Jatim Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Timdu, Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019

Pasang Iklan Disini

Liputan Jatim — Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi, dengan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik tim terpadu (Timdu) tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019. Penghargaan ini diperoleh Provinsi Jatim atas keberhasilannya mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pasca Pilkada Serentak 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019, di Hotel Grand Paragon, Jl. Gajah Mada No. 126, Jakarta Barat, Kamis (16/05).

Iklan anda Banner Lindo

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan Timdu penanganan konflik sosial di Jatim. Timdu tersebut yaitu Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, penghargaan ini juga merupakan wujud strong partnership dan harmonious partnership yang telah dibangun selama ini.

Pasang Banner Iklan Disini

“Saya rasa ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat yang bisa mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan ini,” tutur orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini.

Gubernur Khofifah menjelaskan, terkait Pilkada Serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya telah selesai sejak dua hari lalu. Karenanya, seluruh hasil penghitungan baik untuk DPD tingkat I dan II, provinsi, DPR RI, hingga pilpres telah diketahui hasilnya.

“Proses penghitungan hasil Pilkada Serentak di Jatim juga telah disampaikan di KPU Pusat. Dalam menyikapinya saya percaya masyarakat Jatim bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan,” tuturnya.

Baca juga:  Ilmuwan Inggris Ciptakan Sistem Peringatan Wanita Hamil

Lebih lanjut disampaikan, dalam penanganan konflik sosial di Jatim berbagai upaya telah dilakukan. Sementara itu, sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda terus diperkuat. Dicontohkannya, pada saat jelang Pilkada serentak lalu pihaknya bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya aktif melakukan dialog interaktif di beberapa media, tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, saat pelaksanaan may day pada awal Mei lalu melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dengan dukungan penuh dari Kapolda Jatim.

“Kami membuat kopilaborasi sehingga sambil ngopi bareng kita berkolaborasi apa saja sebenarnya yang buruh inginkan. Sehingga pada tanggal 1 Mei kami bisa berorasi dengan sangat bersahabat,” terang Gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari mengimbuhkan tidak semua tuntutan buruh terpenuhi, akan tetapi akan ditindaklanjuti melalui tim yang telah dibentuk.

Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan sehingga akan tercipta mutual understanding. Lewat mutual understanding maka ketika terjadi dinamika atas sesuatu akan memunculkan respect dan trust.

“Sekali lagi terimakasih atas apresiasi dari Kemendagri yang diberikan pada Provinsi Jatim ini, dan terimakasih bagi seluruh elemen masyarakat Jatim yang sudah ikut menjaga Jawa Timur aman dan damai,” pungkasnya.

Seluruh Pimpinan Nasional dan Daerah harus Jaga Persatuan sementara itu, Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rakornas tersebut mengajak mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial. Oleh sebab itu,konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pasca Pemilu 2019.

Baca juga:  10 Tahun Perdamaian, Wali Naggro Aceh Masih Diam

“Rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah, semua kementrian dan lembaga, TNI dan pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk sinergitas atas hal-hal negatif yang berujung konflik sosial,” ujarnya.

Selain itu, Polri dan TNI telah menunjukkan etikat yang luar biasa dengan bersatu padu untuk melakukan pengamanan secara maksimal. Pihaknya juga sangat berharap semua pihak dapat menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada tanggl 22 Mei nanti dengan legowo.

Selain Provinsi Jatim, penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi secara nasional secara berturut-turut juga diperoleh Provinsi DIY, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Lampung dan Provinsi Aceh.

Sedangkan penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten secara berturut-turut diberikan kepada Kab. Lamongan, Kab. Gunung Kidul, Kota Tidore, Kota Lampung Selatan, dan Kota Banda Aceh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, Gubenur Maluku Utara, Gubernur Riau, serta beberapa bupati dan walikota di Indonesia. (hpj/dwi)

Tempat iklan banner anda
Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close