Islah di DPR R.I libatkan revisi UU MD3

Dibaca: 163 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia
Revisi UU MD3 akan mempengaruhi jangkauan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat anggota DPR.
LiputanIndonesia.co.id, Jakarta — Perdamaian antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih diharapkan akan tuntas tercapai dalam pertemuan di DPR, Senin 17 November.

Titik temu kedua kubu melibatkan revisi beberapa ayat dalam dua pasal Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau lazim disebut Undang-Undang MD3, yang membahas penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat komisi-komisi dalam DPR.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih, KMP, Idrus Marham, pada Minggu (16/11).

Idrus mengaku Koalisi Indonesia Hebat, KIH, tidak keberatan sepanjang revisi tersebut tidak mendegradasi hak-hak DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

“Insya Allah, Senin (17/11), kita akan ketemu lagi dan islah siap untuk ditandatangani perwakilan KMP dan KIH,” ujar Idrus kepada wartawan.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/11), politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus utusan KIH, Pramono Anung, menyatakan usulan pihaknya dapat terealisasi.

“Semua yang diusulkan terselesaikan,” kata Pramono.

Bertentangan

Dua pasal yang dipermasalahkan Koalisi Indonesia Hebat dalam Undang-Undang MD3 ialah Pasal 74 dan pasal 98 yang menyebutkan DPR dan komisi-komisi pada DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan ayat-ayat pasal tersebut memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Pasal 98 ayat 6,7, dan 8 memang bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945. Intinya, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah haknya anggota DPR, bukan hak kelembagaan atau alat kelengkapan DPR,” ujar Margarito.

Baca juga:  Festival Rujak Uleg Surabaya 2016

Margarito menepis anggapan bahwa revisi Pasal 98 dan Pasal 74 UU MD3 dapat mengamankan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kecuali Pasal 20A UUD 1945 dihapus, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat akan selalu ada. Yang bisa dilakukan adalah membatasi jangkauan hak-hak tersebut, membatasi isu-isu mana saja yang menjadi obyek hak-hak tersebut,” kata Margarito.[bbc].

ca-pub-2508178839453084