Inilah cerita mantan guru dan polisi saat dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT | Liputan Indonesia
Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’

Inilah cerita mantan guru dan polisi saat dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT

Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’

Advertisement Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’
Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’
Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’5

Liputan Indonesia | Nasional, – Mantan guru dan purnawirawan polisi di Nusa Tenggara Timur bercerita mengenai apa yang mereka sebut beban yang masih mereka pikul akibat diperintahkan untuk terlibat dalam pembantaian massal terkait peristiwa 1965.

Mereka mengatakan tidak berdaya untuk menolak karena dapat dikaitkan dengan PKI.

Namun kisah-kisah mengerikan masih menghantui mereka dan di antaranya mereka kisahkan kepada para peneliti dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) yang membantu para korban 1965.

Mantan guru yang terlibat dalam menggiring mereka yang ditahan ini mengharapkan pemerintah membantu “rekonsiliasi” dengan para penyintas.

Terkait rekonsiliasi, Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjojo, yang menjadi panitia pengarah Simposium Membedah Tragedi 1965 pada April 2016, mengatakan masyarakat masih belum siap dengan rekonsiliasi.

“Semua masuk rekonsiliasi dulu. Dari rekonsiliasi, setelah itu bisa diatur oleh kebijakan pemerintah,” ujar Agus.

Iklan anda Cerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM pada 23 Juli 2012 lalu menyatakan peristiwa brutal yang diduga menewaskan lebih dari 500.000 di Indonesia merupakan pelanggaran HAM berat.

Di Nusa Tenggara Timur, setidaknya 800 orang meninggal dalam pembunuhan dalam kejadian lebih dari 50 tahun lalu itu, seperti dilaporkan peneliti James Fox yang dikutip dari buku ‘Keluar dari Ekstremisme’.

Inilah kisah mantan guru dan purnawirawan polisi.

Peringatan: Artikel ini berisi unsur kekerasan.

Malam, 23 Maret 1966, lapangan Hanga Loko Peda’e, Seba, Kabupaten Sabu Raijua, mencekam.

Petrus Bara Pa, yang saat itu seorang guru Sekolah Rakjat (SR), ditugaskan untuk menjadi satu dari dua orang yang harus mengapit orang-orang yang dituding PKI ke dalam lubang eksekusi.

Seorang guru laki-laki dipilih menjadi orang yang akan ditembak pertama kali malam itu.

Petrus mengatakan seperti domba yang siap disembelih, guru itu pun digiring olehnya ke lubang dan didudukannya, tanpa ada sedikit pun perlawanan.

Eksekutor pun mempersilahkan sang guru untuk berdoa dan Petrus bersiap meninggalkan lubang.

Tak disangka, eksekutor buru-buru menarik pelatuk laras panjangnya, saat sebagian tubuh Petrus masih berada di lubang. Cahaya yang seperti kilat menusuk mata Petrus, diikuti suara ‘DOR’.

Petrus Bara Pa menunjukkan kuburan massal tempat 34 orang dimakamkan. 

Tubuhnya sontak basah oleh darah dan potongan-potongan otak.

Petrus mengatakan tubuhnya sontak basah oleh darah dan potongan-potongan otak.

“Bapak guru yang saya dudukan itu, saya lihat hanya tubuhnya saja, sampai dengan lehernya, kepala sudah tidak ada,” ujar Petrus mengenang peristiwa 54 tahun silam.

Ia kemudian diperintahkan oleh aparat keamanan untuk memegang lampu petromaks di sisi lubang, karena malam semakin larut.

“Dar-Dor-Dar-Dor… dua puluh sembilan orang ditembak di lubang itu,” ujar Petrus.

Petrus Bara Pa menjelaskan orang-orang yang dituding PKI dieksekusi dengan laras panjang dan parang. 

Sementara, dua orang lagi dieksekusi dengan parang karena laras panjang tidak bekerja.

“Pemegang parang langsung, ‘TAK’, kepalanya lewat ya sudah. Langsung orangnya ditendang (oleh eksekutor masuk ke lubang),” ujar Petrus.

Ia dan puluhan laki-laki lain yang bertugas juga diperintahkan untuk merapikan 31 mayat itu dan menimbunnya dengan tanah, agar jangan sampai kuburan massal itu diganggu binatang liar.

Sebagian besar dari orang-orang itu adalah kawan-kawan guru Petrus.

‘Jangan sampai lepas’

Tugas Petrus belum tuntas. Keesokannya, ia diminta untuk memegang kunci tahanan dan mengeluarkan satu per satu tahanan untuk diinterogasi.

Masing-masing ibu jari orang yang dituding harus dia ikat dengan benang bola dan mereka digiring pada aparat yang bertugas.

Ia ingat salah seorang laki-laki yang dibawanya mengeluhkan apitannya yang terlalu kencang.

Petrus diperintahkan mengikat ibu jari para tahanan dengan benang bola. 

“Adi kalau bisa tolong renggangkan sedikit,” kata Petrus meniru lelaki itu.

Petrus mengaku ia harus mengapit para tahanan kencang-kencang karena perintah aparat.

“(Kata aparat) berani terlepas berarti kami tidak mau susah-susah kejar. Saudara ganti. Ini perintah ABRI ini bukan main-main. Kita harus mau mengerti, memahami, bersikap, bertindak, memposisikan diri dalam keadaan perang,” ujar Petrus.

Hari itu, tiga orang laki-laki, kembali dieksekusi, tak jauh dari lokasi eksekusi pada malam sebelumnya.

Perempuan yang memalukan negara

Dalam periode itu, para perempuan yang dituding masuk dalam kelompok yang berkaitan dengan PKI, Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani juga ditahan selama beberapa hari.

Salah satunya adalah Sarlotha Kopi Lede, seorang guru di Sabu Raijua, yang kala itu berusia 24 tahun.

Sarlotha ingat saat itu tengah di rumah karena masih dalam masa cuti melahirkan. Anaknya yang nomor tiga baru berusia dua bulan

Rambut Sarlotha Kopi Lede, seorang guru di Sabu Raijua, dipotong saat ditahan. 

“Ada segerombolan orang (teriak) Ganyang PKI! Ganyang PKI!,” kenang Sarlotha, yang kini menghabiskan masa tua bersama anak-anak dan cucunya di Kupang.

Ada seorang guru yang kemudian berkata “Ina (panggilan akrab untuk perempuan muda) siap-siap ya.”

“(Saya tanya) Siap untuk apa? Saya (diminta) tidak usah bicara. Istilahnya GTM, Gerakan Tutup Mulut.”

Saat itu ia melihat sejumlah orang dipukul dengan batang kayu, namun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi.

Para perempuan itu kemudian dibawa ke rumah fetor (istilah yang dipakai pemerintah kolonial Belanda untuk orang penting kedua dalam sebuah kerajaan) untuk ditahan selama tiga hari.

Di Sabu, rambut seorang perempuan digunting jika ia tertangkap basah berzinah. 

Pada masa penahanan itu, rambut Sarlotha yang panjangnya sepinggang juga dipotong, suatu pelanggaran budaya bagi orang Sabu.

Di Sabu, rambut seorang perempuan digunting jika ia tertangkap basah berzinah.

Ia mengatakan hatinya sangat sedih ketika rambutnya akan dipotong, tapi dia pasrah.

“Saya bilang saya tidak takut, ini mahkota yang diberi Tuhan. Gunting sudah rambut ini…(digunting) tidak teratur… Hati hancur,” kata Sarlotha.

Orang yang memotong rambut Sarlotha adalah kawannya sendiri, Petrus Bara Pa.

Sejumlah orang yang dilibatkan dalam eksekusi mengatakan mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah. 

Sampai hari ini, Petrus pun masih mengingat saat ia memangkas rambut belasan perempuan.

“Saya pakai gunting. Pakai sisir juga. Jadi yang saya gunting masih rapi sedikit (dibandingkan yang memakai pisau). Ada sekitar lima centimeter rambut dibiarkan,” ujar Petrus.

Mengapa rambut mereka harus digunting?

“Ya mungkin itu suatu tanda bahwa mereka orang yang sementara direndahkan, kalau di Sabu biasa begitu, seperti perempuan yang berzinah…Satu tanda penghinaan mereka membuat sesuatu yang memalukan negara,” ujar Petrus.

Para prajurit bersenjata mengangkut para terduga anggota Pemuda Rakyat, pada 10 Oktober 1965, dua hari sebelum diumumkannya penangkapan Letkol Untung. 

Terlalu berat tapi apa daya…

Suami Sarlotha sendiri adalah salah satu orang yang dieksekusi. Namun, ia tidak tahu di mana suaminya dimakamkan. Dia menduga suaminya dimakamkan di Rote.

Ia hanya ingat pesan terakhir suaminya dan kakak iparnya di tahanan sebelum diangkut para aparat.

“Dia bilang jaga anak baik-baik ya,” ujar Sarlotha dengan mata berkaca-kaca.

Menilik ke insiden setengah abad lalu itu, Petrus menyatakan dia tidak punya pilihan lain selain melaksanakan apa yang diminta aparat.

Petrus, yang dulu anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) ditunjuk karena merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerahnya.

“Sangat terpaksa jelas. Saya sendiri itu sampai sekarang belum pernah bunuh ayam,” ujar Petrus.

Markas Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta, pada 8 Oktober, hancur lebur oleh amukan massa, menyusul Peristiwa G30S. 

“Saya sebenarnya kalau bisa mengundurkan diri dari situ, menjauh.”

Namun, menurut Petrus, saat itu keadaan terlalu bahaya. Semua orang yang menentang apa yang terjadi bisa dianggap pro-PKI dan menerima hukuman serupa.

Ia merasa sebetulnya dia juga korban dalam peristiwa ini.

“Dalam hati sanubari saya merasa sebagai korban juga. Bukan korban fisik secara langsung dengan kotor darah, otak, saya sudah jadi korban, yang berkesan (membekas) cukup lama.”

“Apalagi membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan, harus saya dorong, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya. Itu satu hal yang menurut saya terlalu sulit, terlalu berat, tapi apa daya saya.”

‘Bapa tolong doakan’

Kisah serupa juga dialami seorang mantan polisi, yang meminta identitasnya untuk disembunyikan

Jon, bukan nama sebenarnya, menceritakan bahwa 54 tahun lalu ia adalah seorang polisi muda di sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

13 Oktober 1965: Sekelompok mahasiswa Muslim membakar markas Pemuda Rakyat di Jakarta. 

Ia ingat betul, sesaat setelah G30S/PKI, Jon, yang bertugas di kepolisian sektor di daerah itu, mendapat perintah untuk menangkap sejumlah orang yang dituding PKI.

Daftar nama-nama itu, ujar Jon, dia terima dari kepolisian resor.

Pagi setelahnya, ia menangkap tiga orang juga seorang ibu, berusia sekitar 30 tahun, dan anaknya yang masih bayi.

Serdadu mengawasi para tersangka Komunis yang ditahan di sebuah lokasi di Tangerang, Oktober 1965. 

Saat itulah, hati Jon hancur.

“Menurut saya kemungkinan, pasti mama dan anak itu nggak bersalah. Ini semuanya rasa sentimen, benci. Mengakibatkan mama dan anakanya menderita,” ujarnya.

Namun, Jon mengatakan saat itu ia tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapat perintah untuk menyerahkan tahanan ke kepolisian resor.

Ia ingat apa yang dikatakan perempuan itu.

“‘Kami minta, bapa tolong doakan’. Kami tidak bisa buat apa-apa. Menangis juga salah, bilang tidak apa-apa juga salah. Kita diam saja,” ujar Jon.

Sejumlah serdadu, tak jauh dari rongsokan sebuah mobil yang terbakar di hari-hari awal Oktober 1965, menyusul gagalnya G30S. 

Memori itu terus menghantuinya hingga saat ini, diikuti pula proses penahanan yang brutal.

“(Tahanan) dipukul, ditendang, dipopor. Jatuh-jatuh diinjak lagi. Tapi saya itu lihat saja. Kalau saya bilang ‘jangan’ dikira terlibat. Kasihan tidak boleh,” ujarnya.

Sama seperti Petrus, Jon mengatakan dia adalah korban.

“Saya itu korban perasaan. Karena orang yang saya bikin (tangkap) ini apa benar ini bersalah atau tidak? Itu yang selalu timbul di saya pu (punya) hati, pikiran.”

Seorang terduga simpatisan G30S diperiksa di bawah todongan senjata. 

Saat itu, Jon mengatakan dia tidak memegang bukti apa pun terkait keterlibatan orang-orang yang dia tangkap.

“Kita tangkap ini sebagai alat negara, kita ikut perintah tangkap orang yang diduga terlibat. Bukti tidak pernah kita lihat.”

Menurut Pernyataan Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat 1965-1966, sejumlah individu atau para Komandan Militer yang dapat dimintai pertanggungjawaban antara lain:

  1. Komandan pembuat kebijakan
  2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (duty of control) terhadap anak buahnya.

Pernyataan itu menjabarkan daftar orang-orang yang dituduh PKI bermula dari Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh.

Berdasarkan surat keputusan inilah kemudian para PEGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya menentukan daftar orang yang dituduh terlibat G30S.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo tidak menampik bahwa daftar orang-orang yang dieksekusi berasal dari militer.

“Mungkin…itu bisa terjadi karena, harus diingat, saat itu Indonesia adalah negara dunia ketiga yang mencari sistem politik yang benar, juga stabilitas,” ujar Agus dalam wawancaranya dengan Rebecca Henschke.

Ia mengatakan saat itu masih terasa pula dampak perang dunia di mana ada pertentangan ideologi komunis dan anti komunis.

“Bukan tidak mungkin (daftar itu berasal dari militer) karena mereka merasa tidak berdaya saat partai komunis ‘berkuasa’. Meski partai itu tidak memegang posisi kekuasaan, partai itu adalah favorit Presiden Sukarno saat itu,” kata Agus.

Kepada siapa saya harus ungkapkan perasaan saya

Petrus Bara Pa mengakui bahwa di masa lalu terdapat konflik antara partainya, PNI, dengan para anggota PKI.

Namun, ia menyesalkan apa yang terjadi di tahun ’65. Kini, ia menyebut memori-memori di masa lampau menjadi persoalannya sendiri karena para korban telah tiada.

“Mengapa kita sampai jadi seperti itu di waktu lalu? Kepada siapa lagi saya harus berhadapan dan ungkapkan rasa saya?” katanya.

Yang kini dilakukan Petrus adalah menjalin relasi dengan para keluarga korban, seperti istri maupun kakak atau adik korban.

 Sarlotha Kopi Lede menjalin hubungan baik dengan Petrus Bara Pa, dan putrinya Pendeta Paoina Bara Pa. 

Hal itu dapat berjalan karena Petrus adalah mantan guru dan kebanyakan korban di Sabu adalah guru.

“Kita ketemu berusaha lupakan yang buat jarak di antara kita. Ya (kita ingat) suasana-suasana keintiman kita di waktu lalu, saat waktu masih pendidikan… Kami mengenang hal-hal positif sebelum kejadian itu terjadi.

Petrus sendiri membantu anaknya, Pendeta Paoina Bara Pa, dalam melaksanakan penelitian penyintas ’65 dalam penyusunan buku Memori-Memori Terlarang, Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi ’65 di Nusa Tenggara Timur.

Dengan bantuan Petrus, Paoina, ketua Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk para penyintas ’65 untuk penelitiannya.

Paoina sendiri mengatakan memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah penyintas ’65 termasuk Sarlotha Kopi Lede, yang rambutnya pernah dipotong ayahnya.

Sarlotha mengatakan meski masa lalunya pahit, dia mencoba untuk mengampuni. 

Apakah Sarlotha masih menyimpan dendam pada Petrus?

“Sonde (tidak). (Dia) Teman baik. Sama mamanya Ina (Pendeta Paoina) saya satu sekolah,” ujar Sarlotha.

Sarlotha mengatakan meski masa lalunya pahit, dia mencoba untuk memaafkan.

Katong (kami) penyintas ini sudah mengampuni. Tuhan tolong jangan berikan saya sedih. Berikan saya hati sukacita,” ujarnya.

Petrus Bara Pa mengharapkan pemerintah dapat berperan menjadi mediator dalam rekonsiliasi kasus ’65.

“Negara harus memahami, mengerti tindakan apa yang harus dilakukan supaya negara tidak dibebani hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan.”

Sebagian kalangan menganggap Soeharto memanfaatkan G30S untuk merebut kekuasaan, dan sesudahnya melakukan pembasmian terhadap para simpatisan komunis dan kalangan kiri, termasuk pembunuhan ratusan ribu orang. 

Berbeda dengan Petrus, purnawirawan polisi, Jon, bukan nama sebenarnya, mengatakan enggan untuk melakukan rekonsiliasi.

Ia masih takut disangkutpautkan dengan peristiwa yang telah terjadi setengah abad itu.

“Karena (kalau) kita dukung nanti dituduh terlibat. Sekarang ini kita juga harus hati-hati, jangan sembarangan,” katanya.

Upaya rekonsiliasi gereja dan para penyintas 1965 di Nusa Tenggara Timur dibahas di salah satu artikel dalam buku Keluar Dari Ekstremisme: Delapan Kisah “Hijrah” Dari Kekerasan Menuju Binadamai oleh PUSAD Paramadina.

 

Sumber: bbcnews indonesia

Iklan AndaCerita mantan guru dan polisi yang dilibatkan dalam penumpasan PKI di NTT: Menggiring korban ke lubang eksekusi dan tahanan, ‘bapa doakan kami’


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close