Indomart vs Alfamart Disegel Hanya Formalitas, Pingin Aktifitas Bayar Upeti

Dibaca: 179 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Liputan Indonesia – Mini market modern lagi marak di segel Satpol- PP, dengan Pemegang saham terbesar toko ritel Indomaret. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk, yang mana Aksi korporasi itu dilakukan melalui anak usaha PT Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, berjumlah ribuan gerai mini market Indomaret di kota Surabaya. Selasa,(2/8/2016).

Secara tidak langsung meng-Isolasi sirkulasi pedagang di dalam kampung maupun PKL Pedagang Kaki Lima yang terkoodinir di naungan UPTD maupun pihak pemerintah Surabaya.

Narasumber kami mengatakan, ” Sangatlah pesat persaingan pedagang retail (eceran) obrak paksa, tidak relevan dan berat sebelah kelakuannya, padahal penertiban di lapangan ini, hanya sepihak dalam fakta dilapangan ” kata mat pelor julukan pkl dijalan nyamplungan.

” Dengan adanya penyitaan paksa pra sarana pedagang kecil maupun PKL yang ditindak oleh Satpol-PP, seolah olah kinerja nya sudah maksimal menjalankan Perda No.8 Tahun 2014 ” Tambahnya.

Dalam waktu terpisah, Surat Perintah yang turun dari Walikota Surabaya tidak pernah mengarah pada mini market Indomaret vs Alfamart di Surabaya. Kuat dugaan ribuan toko Indomaret vs Alfamart tidak mengantongi ijin (Liar).

Anehnya, Toko modern keduanya ini tetap beraktifitas seperti biasa, ” Asal kan pihak terkait mau komitmen dikondisikan secara perorangan dengan staff penting Satpol-PP serta mau berkonspirasi silent dengan istilah (email)/red mereka bisa beroperasi aman.” ungkap anwar selaku LSM Indonesia Social Control.

Seandainya Pedagang kecil Atau PKL ini bisa melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Penanggung jawab Indomaret vs Alfamart supaya berkonspirasi dengan baik serta pengkondisian silent ke pihak Satpol-PP, maka tiap hari tidak akan terjadi penindakan penggusuran serta penyitaan barang dan sarana dagang (rombong) di kota Surabaya. ” Tambahnya.

Baca juga:  Menhan Sebut Bela Negara Diajarkan Di Depo Pendidikan

Secara terpisah, salah satu pedagang kaki lima di surabaya H. Hasan mengakui dan memberikan keterangan “ Kalau saya, berbuat seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak Indomaret vs Alfamart dengan kata lain nyogok atau kasih fee kas, kepada pihak Satpol-PP, pusat, barangkali besoknya keluarga saya tidak bisa makan, sebab sumber pendapatan saya hanya dari dagang rokok dan minuman teh botol gelas seperti ini ”. Ujar H.Hasan PKL.

Kenapa kita sebagai pedagang kecil selalu dijadikan tumbal dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah seperti itu. ” imbuh H.Hasan koordinator PKL.

Revisi ulang, bahwa Perda No.8 Tahun 2014 hanyalah modus pemerintah untuk bisa mengais keuntungan lebih besar dari gaji ataupun insentiv. Kalau pemerintah hanya bisa melihat investor yang lebih jelas dan main beckup, yang lebih menguntungkan adalah penegak perda, daripada para pedagang kaki lima yang tiap hari gusur, sebab pedagang kaki lima tidak bisa menguntungkan untuk bayar fee kas, dan tidak ada income bagi para oknum penegak perda.

” Ketika di konfirmasi LSM Lasbandra Kasat Pol-PP Surabaya sering menolak menjelaskan, saat ditemui akan klarifikasi di tempat kerja nya selalu tidak berada di kantor, padahal masih status jam kerja, hingga sekarang berita ini di tayangkan Irvan Widiyanto, AMP. Sos sulit untuk di temui dan humasnya tidak bisa menjelaskan kenapa kok sulit ditemui kasat pol-pp nya. ” Ujar Rifai Lasbandra (rfk/ish/red)

ca-pub-2508178839453084