Gunakan Hak Suara Anda, Jangan Takut Nyoblos

Dibaca: 1109 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Liputan Indonesia – Belakangan ini, di mana-mana terpasang poster bergambar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Pada poster tersebut pada intinya dinyatakan bahwa TNI dan Polri menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Mengapa sampai Panglima TNI dan Kepala Polri menyatakan secara terbuka dan umum dalam poster-poster bahwa institusi yang mereka pimpin menjamin keamanan pelaksanaan pemilu? Adakah gelagat atau tanda-tanda atau isyarat-isyarat atau indikasi-indikasi bahwa ada yang akan mengacaukan pelaksanaan pemilu? Adakah pihak-pihak yang menginginkan bahwa pelaksanaan pemilu tidak berjalan dengan aman dan damai? Tentu, bukan tanpa alasan kalau Panglima TNI dan Kepala Polri sampai perlu memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu akan berjalan aman dan damai.

Bulan lalu, saat menghadiri acara perayaan Imlek Nasional di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Presiden Jokowi bahkan mengatakan agar warga keturunan Tionghoa jangan takut datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara. Pesan Jokowi tersebut berlaku umum. Artinya tidak hanya untuk warga keturunan Tionghoa tetapi juga untuk seluruh warga negara yang memiliki hak pilih.

Hak untuk memilih (juga hak dipilih), baik memilih anggota DPR maupun presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April mendatang adalah hak warga negara. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi yang harus dihormati. Bahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi, 6 Juli 2009, menegaskan kekuatan hak pilih warga negara sebagai hak asasi manusia.

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Baca juga:  Mbah Moen dan Djan Faridz akan memberikan Sangsi PAW pada kubu Rommy serta Pengikutnya

Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, memilih adalah merupakan hak dasar; hak dasar yang harys dipenuhi.

Jelas kiranya bahwa Konstitusi, undang-undang menjamin pemenuhan hak asasi tersebut. Akan tetapi, kita bisa mengatakan tentu bukan tanpa alasan kalau Jokowi mengatakan hal tersebut di atas. Apalagi Jokowi ketika itu mengatakan, “Jangan mendengarkan hal yang menakut-nakuti. Jangan takut (kalau) ditakut-takuti. Jangan khawatir, keamanan bapak ibu sekalian dijamin oleh TNI dan Polri.”

Ibarat kata, tidak ada hujan kalau tidak ada mendung. Memang, mendung tidak selalu berarti hari akan hujan. Tetapi hujan terjadi karena ada mendung. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Begitu pula, kalau Jokowi mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya dan tidak tidak takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tentu ada sebabnya. Demikian pula kalau Panglima TNI dan Kepala Polri juga memberikan jaminan keamanan.

Baca juga:  Tambang Galian C ilegal di Sampang Menjamur, ASN dan Polisi Tutup Mata

Kita semua, memang, berharap bahwa pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai, tak kurang sesuatu pun. Oleh karena itu, kita dan seluruh warga negara yang cinta akan negeri ini, yang mendambakan kemajuan, yang memimpikan negara ini menjadi negara besar dan ingin mewujudkannya, memiliki tekad bulat akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu aman dan damai.

Tidak mudah, mewujudkan pelaksanaan pemilu aman dan damai. Oleh karena, terselenggaranya pemilu aman dan damai membutuhkan usaha dan upaya keras tidak mengenal rasa takut dan tidak mengenal menyerah dari semua pihak, seluruh lapisan masyarakat, seluruh anak bangsa.

Mengapa tidak mudah? Harus kita akui bahwa kini makin terasa bahwa terjadi penghalalan semua cara demi terpuasnya nafsu kekuasaan; nafsu untuk merebut kekuasaan; birahi kekuasaan. Nafsu, birahi kekuasaan itu telah memanaskan suhu politik belakangan.

Nafsu atau pemuasan birahi kekuasaan itu dilakukan dengan, misalnya, menyebarkan berita-berita hoaks, fitnah, ujaran kebencian, pemutar-balikan fakta, dan teror, juga termasuk perusakan dan pencabutan alat peraga kampanye. Bahkan, terasa juga ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi atau menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

Oleh karena itu, sangat masuk akal kalau beberapa waktu lalu Jokowi meminta aparat keamanan tegas menindak pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin juga menduga pihak yang berusaha menimbulkan ketidakabsahan KPU itu ingin menimbulkan kegaduhan.

Sebenarnyalah, sikap-sikap dan tindakan-tindakan seperti itu—termasuk melakukan tindakan yang berpontensi menimbulkan kegaduhan—adalah bentuk ketidakdewasaan, ketidakmatangan dalam berpolitik. Mereka, yang melakukan tindakan semacam itu termasuk menyebarkan segala macam ujaran kebencian, hoaks, fitnah dan sebagainya, adalah hanya mengartikan politik sebagai kekuasaan; sebagai perebutan kekuasaan.

Padahal, semestinya politik dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, kemaslahatan umum. Okeh karena, tujuan berpolitik adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum, maka akan ditempuh cara-cara yang etis, yang pantas, yang sopan, yang santun, yang bermoral dalam mewujudkannya.

Baca juga:  Asian Agri Ingin Bangun 20 Pembangkit Listrik Biogas

Sebaliknya, kalau mengartikan tujuan politik adalah semata-mata merebut kekuasaan yang diyakini akan mendatangkan banyak hal keuntungan termasuk uang, maka mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mewujudkannya. Tentu, termasuk cara-cara menghalang-halangi, juga menakut-nakuti, dan bentuk teror lainnya sehingga orang atau calon pemilih yang memiliki pilihan politik berbeda tidak datang ke TPS atau sehingga orang memilih golput, atau mendorong orang untuk berlibur dan pada akhirnya tidak memilih.

Pada akhirnya hanya orang-orang yang tidak memiliki rasa takut terhadap segala bentuk teror, yang peduli akan masa depan negara dan bangsa ini saja, yang tidak menginginkan bangsa dan negara ini mundur, yang memegang teguh serta Pancasila dan UUD 1945-lah yang akan datang ke TPS untuk memberikan suaranya. ***

ca-pub-2508178839453084