Gubernur Soekarwo Kukuhkan Komnas Pendidikan Jatim

Surabaya, – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020. Pengukuhan dilakukan di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Kamis (13/7).

Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Komnas Pendidikan Prov. Jatim. “Saya berterima kasih atas terbentuknya Komisi Nasional Pendidikan. Karena ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di dunia pendidikan kita,” Tuturnya.


Pakde Karwo juga menyampaikan tentang uniknya pendidikan di Jatim. Menurutnya, peta pendidikan di Jatim sangatlah luas tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Jatim memiliki SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) yang harus diperjuangkan. Selian itu, Jatim juga memiliki Madrasah Diniyah (Madin) yang sangat besar. “Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim,” ujarnya.

Karena itu, secara tegas Pakde Karwo minta program full day school yang digagas Mendikbud agar pelaksanaannya ditunda atau tidak diterapkan. Penundaan tersebut dilakukan atas aspirasi para ulama di Jatim. “Basis terhadap spritual dan moralitas ini jangan diganggu. Justru kami pertahankan diniyah salafiyah, ini khas Jawa Timur,” ujarnya.

Pakde Karwo juga menjelaskan, pihaknya fokus meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah persentase pendidikan vokasional. Saat ini rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35% : 65%. Sedang rasio idealnya 30% untuk SMA dan 70% untuk SMK.

Baca:  Pakde Karwo : Pacu Pembangunan Infrastruktur Untuk Ungkit Kesejahteraan

“Tahun 2015 kami telah melakukan moratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri. Kami juga mendirikan SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar dan memiliki standart internasional,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Ketua Komnas Pendidikan RI Dr. R Dedy Chasbullah menjelaskan, Komnas Pendidikan dibentuk sebagai patner pemerintah dalam meningkatkan sumberdaya manusia sekaligus pengontrol kebijakan dunia pendidikan di Indonesia.

Saat ini, kekerasan anak, kenakalan remaja dan bahaya narkoba didominasi anak usia sekolah. Permasalahan tersebut merupakan hal kompleks yang harus segera ditangani. “Komisi Nasional Pendidikan juga berkomitmen untuk menjadi mitra yang positif bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemendikti dan Kemenpan untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.

Para pengurus Komnas Pendidikan Wilayah Jatim terdiri dari satu orang ketua, 4 wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 koordinator bidang. Posisi ketua dijabat oleh Kunjung Wahyudi ST. M.Sc.

Di tempat yang sama, Pakde Karwo juga mengukuhkan melantik anggota Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Prov. Jatim Periode 2017-2022 serta anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Prov. Jatim periode 2016-2021

Baca:  Hari Kartini : Polwan Senyum Satlantas Polres Tanjung Perak Atur Lalin

2019-2020, Jatim Alami Bonus Demografi

Pada tahun 2019-2020 Jatim diprediksi mengalami bonus demografi. Prediksi tersebut diungkap Pakde Karwo, Gubernur Jatim. Menurutnya, dua tahun itu merupakan puncak dari generasi emas usia 15-40 tahun. Kondisi tersebut mendahului bonus demografi nasional yang diperkirakan terjadi pada 2045.

Karena itu dirinya berupaya memaksimalkan keuntungan dari adanya bonus demografi tersebut. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan pendidikan vokasional. “Kita harus melakukan restrukturisasi pendidikan vokasional secara besar besaran. Jika salah langkah memanfaatkan bonus demografi 2020, ekonomi kita akan turun dan rentan terjadi crime atau kriminalitas serta bencana sosial lainnya,” tegasnya.

Menurut Pakde Karwo, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jatim saat ini adalah 0.10 persen, lebih rendah dari nasional yang angkanya mencapai 0.59 %. Hal itu terjadi berkat para pasangan muda yang menjadi pekerja keras membantu ekonomi keluarga.

Dampak positif yang ditimbulkan adalah jumlah anak pasangan muda menjadi lebih sedikit. Beda dengan pasangan muda yang perempuannya tidak bekerja, anaknya lebih banyak. (one)

Bagikan berita ini

Baca Lainnya: