” Fikser ” Kabag Humas Pemkot Surabaya Menghina Wartawan

Fikser : Kabag Humas Pemkot Surabaya Menghina Profesi Wartawan

Surabaya | LiputanIndonesia.co.id  – Terjadi lagi wartawan di intimidasi dan di intervensi oleh Kabag Humas Kota Surabaya. Serta perbuatan tidak menyenangkan bahkan menghina profesi wartawan dengan alasan tidak terdaftar Dewan Pers. Untuk melindungi oknum kecamatan Sememi yang diduga mempermainkan rumah rusun diwilayahnya.

banner premium liputan indonesia murah 1jt 1minggu di setiap postingan

Padahal dalam tumbuhnya informasi juga kemajuan suatu negara tak luput dari pemberitaan wartawan atau jurnalist. Media merupakan profesi yang mulia serta bermartabat dalam setiap melaksanakan tugas – tugas Jurnalistiknya, Tetap sesuai dalam koridor dan mengacu pada Undang – Undang PERS yang telah ada, Yakni UU Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers.

Fikser selaku Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya justru malah dengan sangat Arogan mengumpat dan sekaligus menghina Profesi Jurnalis yang tidak terdaftar di Dewan Pers.

Berawal dari seorang warga Surabaya yang mengajukan sebuah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) karena tidak memiliki rumah, Diketahui bernama Yus yang berprofesi sebagai Jurnalis disalah satu media kecil di Surabaya. Setelah sekian lama mengajukan Rusunawa, Yus menanyakan perihalnya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Yayuk melalui pesan singkat (SMS) tertanggal 06/4/17.

Menurut Yus, Yayuk sudah hubungi Camat Benowo. Silahkan ketemu dulu dengan Pak Camat, Tutur Yus sambil membaca SMS dari Yayuk.

Baca:  Karo Humas Pemprov Jatim: Siswa Harus Tetap Ujian, Apapun Kondisinya 

“Kiranya Camat Benowo pura – pura bego, Malah dibalik terkesan saya yang ingin ketemu Muslik. Bukan atas dasar Telephone dari Yayuk Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya “, Jelas Yus dengan nada kesal.

Kemudian Yayuk SMS saya agar ketemu dulu sama Kabag Humas Pemkot Surabaya, Jum’at 07 April 2016 saya langsung ketemu Fikser dikantornya. Baru duduk langsung ditanya oleh Fikser ” Sampean wartawan ya, Saya jawab iya. Lanjut Fikser, Medianya apa ? Saya jawab Sentilannews.com. Kemudian Fikser tanya, Sudah terdaftar di Dewan Pers ? Disitulah saya mulai tersinggung langsung saya jawab, Apa hubungannya dengan Dewan Pers. Lanjut Fikser, Kaitan sampean mengaku sebagai wartawan medianya harus terdaftar di Dewan Pers. Karena disini yang pegang Aturan adalah saya ” Jelas Fikser

Dengan Arogannya juga mengatakan bahwa Semua Media disini terdaftar di Dewan Pers yang nota bene Fikser selalu memojokkan saya sebagai Media yang tidak terdaftar alias Abal – Abal.

” Banyak ngomong ngelantur bahwa dia banyak kenal orang – orang Benowo. Diulangi lagi oleh Fikser, Karena bapak mengaku wartawan maka harus koordinasi dengan saya. Jadi saya tahu Media sampean tidak terdaftar di Dewan Pers.” Cerita Yus.

Baca:  Presiden Jokowi Siap Meresmikan Tol Tanjung Priok

Lanjutnya, ” Semua Wartawan di Pemkot ini terdaftar di Dewan Pers, UU PERS bunyinya begitu. Pada intinya pebicaraan yang berdurasi 10 menit 18 detik, Jelas – jelas kiblatnya Fikser hanya satu DEWAN PERS sebagai pedomannya dengan bicara keras arogan dan otoriter.” Tambah yus sambil menirukan gaya kekasaran Fikser.

Tim wartawan yang tergabung dalam majelis pers nasional ( MPN ) akan melaporkan ke polisi, agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. ” Kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib mas, sebab ini sudah sering terjadi, bahkan kasihan media media lokal jika pemimpin di negeri ini tidak punya etika. ” Ujar Udin selaku Staff MPN.

Perlu diketahui, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan sangat jelas mengatakan pada Pasal 18 ; Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan  yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau  denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). ( Tim )

Baca Lainnya:

Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda. Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS