Dugaan PT. KAI Gelapkan Dana BPJS Pegawai, LSM Demo Kejati Jatim

Liputan SurabayaMembongkar dugaan “dosa-dosa” PT. KAI. LSM Masyarakat Peduli Lingkungan Kesejahteraan dan Transparancy (Mapekkat) Sidoarjo, melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan hukum ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (7/6) Siang.

Dianggap tidak ada perkembangan terkait kasus dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan PT. KAI. LSM Mapekkat Sidoarjo meminta Kejati Jawa Timur segera ada penindakan.

Melalui Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Aspidsus Kejati Jatim), Didik Farkhan Alisyahdi, SH., MH., Mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan dengan bukti surat dalam pelaporan yang dilakukan LSM Mapekkat Sidoarjo.

Untuk Dokumen Jamsostek yang kini menjadi BPJS Ketenagakerjaan dari pelapor (LSM Mapekkat Sidoarjo) sudah sesuai dan tidak menyalahi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Lantaran obyek laporan sudah sama semua seperti di Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kesimpulannya sama, gak ada yang beda. Karena sudah kalah di PHI juga. Walaupun laporan kesiapapun, hasilnya seperti itu semua,” kata mantan Kejari Surabaya tersebut.

Baca juga:  Dugaan Malpraktek RS Siti Khodijah Sepanjang, Berujung ke Polisi

Namun, menanggapi penjelasan dari pihak Kejati Jatim. Setyo selaku Pengurus LSM Mapekkat Sidoarjo mengungkapkan bahwa dalam dugaan kasus ini sangat berbeda dengan kasus Jaminan Hari Tua.

“Sepengetahuan kami (LSM Mapekkat Sidoarjo) belum pernah menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait masalah ini,” kata Setyo.

Yang mana dalam kasus ini, tambahnya, terkait atas pemotongan upah karyawan yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sesuai dengan surat Direksi PT. KAI. Namun tidak diikutsertakan di dalam BPJS Kesehatan.

Foto: Salah satu bukti slip gaji pegawai PT. KAI, sudah terpotong dana untuk Jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan, namun saat di klarifikasi ke kantor BPJS tidak terdaftar.

“Menurut PT. Askes yang sekarang adalah BPJS Kesehatan, saat karyawan dipotong upahnya untuk diikutsertakan pada kesehatan. Namun, setelah mereka pensiun barulah diikutsertakan. Pasalnya, tidak memberikan uangnya pada BPJS Kesehatan adalah melanggar hukum,” tegasnya pada Liputanindonesia.co.id.

Perlu diketahui, aksi unjuk rasa bermula dari pelaporan LSM Mapekkat Sidoarjo sebagai kontrol sosial menyikapi kasus yang mana Daop 8 Surabaya, PT. KAI melakukan pemotongan Jaminan Penerimaan Kesehatan (JPK) dari beberapa para pekerja namun tidak diikutsertakan ke BPJS Kesehatan.

Dianggap tidak ada perkembangan yang signifikan terkait kasus tersebut. LSM Mapekkat Sidoarjo meminta Kejati Jawa Timur segera ada penindakan dan menjawab surat laporan secara resmi. (Zam/21k)

Bagikan berita ini

hak-jawab-hak-koreksi-hak-tolak-lindo iklan-adsense
iklan atas slide_Banner_iklan-jual beli online
Baca Lainnya