DPR RI Meminta Menhub harus Ikut Bertanggung Jawab

Dibaca: 141 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia
LiputanIndonesia.co.id  Jakarta –  Izin terbang yang dilakukan AirAsia QZ 8501 belum terbukti legal atau ilegal pada saat terbang menuju Singapura.
Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menegaskan, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tetap harus ikut bertanggung jawab atas kasus kelalaian pemberian izin terbang AirAsia.
Sebab kata dia, orang yang paling berhak memberikan kelaikan dan izin terbang lintas negara sebuah maskapai penerbangan adalah Menhub. “Menhub yang harus bertanggung jawab. Kelaikan terbang apalagi lintas negara, itu atas izin dan tanda tangan Menhub langsung,” kata Bambang, Selasa (6/1/2014).
Bambang menjelaskan, pihak maskapai tidak bisa serta merta disalahkan begitu saja, lantaran bersifat pasif. Sementara Menhub sifatnya aktif dalam memberikan izinnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Pasal 122 (2), tentang Penerbangan, yang menyebut bahwa jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan oleh menteri berdasarkan perjanjian angkutan antar negara. 
“Undang-Undang itukan sudah jelas. Kementerian Perhubungan yang perlu diinvestigasi dan dilakukan penyidikan” tegasnya.
Menurutnya, pembekuan rute Surabaya-Singaputa AirAsia bukanlah solusi yang tepat.
Bambang mengatakan, itu justru melanggar Undang-Undang Nomor 8 (1) Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jika dilihat dari aspek kenyamanan dalam ketersediaan angkutan untuk masyarakat. “Masyarakat jadi tidak nyaman untuk mencari transportasi,” tutupnya.
Sumber: okezone
Baca juga:  Majelis Pers Jawa Timur Membangun Otoritas Jurnalis Daerah
ca-pub-2508178839453084