Diduga Dikorupsi, Proyek RSUD Mohammad Zyn Sampang Tak Sesuai BOQ dan RAB, Wartawan LSM Dilarang Liputan | Liputan Indonesia

Diduga Dikorupsi, Proyek RSUD Mohammad Zyn Sampang Tak Sesuai BOQ dan RAB, Wartawan LSM Dilarang Liputan

Advertisement
Proyek RSUD Mohammad Zyn Sampang Diduga Tak Sesuai BOQ dan RAB, Wartawan LSM Dilarang Liputan
Proyek RSUD Mohammad Zyn Sampang Diduga Tak Sesuai BOQ dan RAB, Wartawan LSM Dilarang Liputan

Liputan Indonesia | Sampang – Dugaan di korupsi proyek pengembangan gedung gizi dan tempat parkir yang berlokasi di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohammad Zyn Sampang perlu dipertanyakan, pasalnya diduga banyak penyimpangan tak sesuai Bill Of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

RSUD setempat serta CV. Falah Abadi (kontraktor pelaksana, red), patut diduga sengaja tidak tranparan saat mengerjakan proyek itu, harapannya tidak terpantau oleh masyarakat. Hal itu terjadi saat salah satu perwakilan dari pihak kontraktor melarang keras wartawan dan LSM melakukan investigasi dan peliputan di lokasi pembangunan. Padahal mega proyek itu menelan anggaran sebesar 1.412.100.000,00 tersebut.

Sewa Preman Halau Wartawan dan LSM

Fausi, yang menyebut dirinya ditugaskan untuk menjaga lokasi proyek tersebut agar tidak seorang pun bisa masuk lokasi dan melihat proses pekerjaan yang sedang berlangsung tanpa seijinnya.

” Kalau mau masuk kesini (lokasi proyek, red) ada prosedurnya, yakni harus ada surat keterangan tertulis dari PPK proyek ini dan itu pun harus didampingi langsung oleh PPK-nya,” terang Fauzi dengan nada kebingungan, karena awak media menunjukan beberapa data-data pengerjaan proyek, diduga tidak sesuai dengan kualitas dan kwantitas yang sudah tertuang dalam kontrak proyek tersebut.

Terpisah, kejadian pelarangan tersebut disayangkan oleh Huzairi selaku PPTK proyek tersebut yang berjanji akan menindak lanjuti kejadian itu.

Iklan anda Banner Lindo

“Selaku mitra ikut mengawasi, bagi saya pribadi bagus mas dan kita bisa duduk bersama. Karena orang di lapangan terkadang bisa miss Komunikasi, biar nanti saya ke lapangan,” tutur Huzairi. Kamis, (05/09/19).

Sementra itu, dr Titin Hamidah selaku Dirut RSUD dr Mohammad Zyn saat dikonfirmasi di ruangannya juga mengamini apa yang disampaikan PPTK-nya.

“Saya kurang paham masalah itu mas, dan terimakasih banyak atas masukannya,” ujar Titin.

Sekedar diketahui, bahwa berdasarkan UU Pers Nomor 40 tahun 1999, wartawan berhak meliput sebuah peristiwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 UU Pers. Kalau ada pelarangan peliputan terhadap wartawan, maka yang melarang berpotensi melanggar UU Pers.

Selain itu, juga melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengamanatkan transparansi pelaksanaan pembangunan dari keuangan Negara/Daerah.

Sementara Rifai selaku praktisi media mengatakan, ” Dalam kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa, ada beberapa hal yang tidak boleh diliput seperti terkait rahasia negara dan privatisasi seseorang. Sedangkan ini adalah proyek Pemerintah yang harus di awasi semua masyarakat demi tercapai apa yang menjadi harapan semua pihak, demi untuk menuju ‘SAMPANG HEBAT BERMARTABAT’ ” pungkasnya.

 

(Rif/Tim/Red).

Iklan AndaKepiting Jimbaran


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close