Dewan Pers Dianggap Dewa, Polresta Sidoarjo Tangkap Wartawan Acuhkan UU Pers

Dibaca: 12876 kali
Foto : Wakapolres dan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo.

Konfirmasi Solidaritas Jurnalis Jatim, Pertanyakan SOP Polisi dan Dewan Pers bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk dasar tangkap wartawan.

Sidoarjo – Dengan adanya penangkapan wartawan Berita Rakyat bernama Slamet Maulana alias Ade oleh Polresta Sidoarjo, membuat geram semua perwakilan wartawan di Jawa Timur, Selasa, (26/6/18).

Dalam hal penangkapan dan penahanan pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sidoarjo sudah tidak mengindahkan Standart Operational Prosedur (SOP) dan Undang-Undang Pers no.40 tahun 1999, serta menyalahi perjanjian atau Memorandum Of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dengan Kapolri. Seperti apa yang pernah dikatakan Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Syafrudiin menyebut bahwa wartawan tidak boleh langsung di pidana.

Saat aksi solidaritas wartawan mengkonfirmasi bersama, wartawan bidang hukum Wardoyo. SH., juga selaku Ketua DPD KWRI Jatim, Mengatakan, jika dalam penangkapan Saudara ade atas dugaan adanya pemerasan perlu dibuktikan secara detail oleh pihak Polresta Sidoarjo.

“Saudara Ade ini sedang menjalankan tugas, dan dia bekerja sebagai wartawan dilindungi oleh UU no.40 tahun 1999, kalau dia memang benar melakukan kesalahan pemberitaan atau dugaan adanya upaya pemerasan ayo silahkan dibuktikan secara fakta hukum, kasus pemerasan model apa itu gak jelas, sebetulnya yang betul itu kasus penyuapan terhadap wartawan untuk menghentikan berita bukan pemerasan,” tuturnya.

Dalam penangkapan dan penahanan ini, lanjutnya, pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sidoarjo terkesan premature dan sudah menyalahi SOP serta Undang-Undang Pers no.40 tahun 1999 serta menyalahi MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri.

“Kami minta jangan sampai hal ini terjadi lagi di Jatim. dan kami minta segera agar saudara ade dibebaskan. Karena kami duga ini pesanan atau pasal sakit hati,” tambahnya.

Adapun Dedy selaku Ketua umum Sindikat Wartawan Indonesia (SWI), juga sangat menyesalkan atas kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap wartawan. Karena menurutnya tindakan Polresta Sidoarjo tidak mempunyai dasar.

“Kepolisian tangkap Ade itu dasarnya apa ? kalau memang ada rekom dari Dewan Pers, kami ingin tahu, dasar rekomendasi apa yang diberikan Dewan Pers itu. Padahal Ade itu bukan Anggota Dewan Pers. Seharusnya polisi bekerja dengan undang-undang no.40 tahun 1999 tentang Pers, bukan Surat Rekom Dewan Pers,” kata Dedy.

“Selain dalam penangkapan Ade yang tidak mendasar, dan untuk penangguhan ade ditolak, padahal dia adalah seorang wartawan, itupun bukan operasi tangkap tangan (OTT). Agar sifatnya tidak dibenturkan antara Polisi, Dewan Pers dan Media. Dewan Pers dianggap Dewa, Wartawan ditangkap tidak dibela, bubarkan saja gak bermanfaat bagi wartawan, diduga hanya dimanfaatkan oleh oknum polisi dan pengusaha kaya saja mereka itu,” jelas Dedy Ketum SWI.

Sementara itu, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Pasma Royce yang mewakili Polresta Sidoarjo saat di konfirmasi oleh semua wartawan se Jawa Timur menjelaskan bahwa dalam penangkapan Wartawan Ade berdasarkan Laporan Polisi.

“Pihak kita menangkap wartawan Ade berdasarkan Laporan Polisi dari korban yang diduga pasal 368 pemerasan dan UU ITE. Serta kita sudah koordinasi dengan dewan pers dan kita mempunyai surat rekomendasi dari dewan pers. Guna memproses hukum diluar hukum UU Pers dan kita lakukan langkah penyelidikan, secara teknis kita punya alat bukti kuat dan mekanisme kami gelar perkara untuk menetapkan tersangka,” tepisnya pada para wartawan.

Wakapolres juga menerangkan bahwa dari laporan masyarakat dan telah melakukan penangkapan tersebut.

“Kita bergerak dari Laporan Polisi type B. Ada korban pemerasan, tanpa petunjuk dari berita Laporan Polisi Type A tidak kita lakukan. Karena tidak bisa serta merta dan ini ada laporan dari korban. ” terangnya.

Selain itu, Komisaris Polisi (Kompol) Harris yang juga menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo menambahkan, bahwa dari laporan dari pihak pelapor sudah memenuhi unsur bukti untuk melakukan penangkapan.

“Jauh sebelum Ade ditangkap ada pemberitaan, saya sebutkan bocorannya, suasana atau tempat yang diberitakan Ade tidak sama dengan yang diberitakan Ade. Dan dari laporan masyarakat adanya dugaan pemerasan lewat Handphonenya dan itu sudah memenuhi unsur UU ITE,” dalihnya.

Disini kami tekankan, lanjutnya, bahwa bukan masalah pemberitaan yang kita tangani tapi perilakunya yang kita sikapi.

“Pihak polisi berani melakukan tindakan kelanjutan penyidikan karena ada surat rekomendasi dari dewan pers, kita ambil keterangannya, dan dewan pers sudah mengeluarkan surat untuk melakukan ke tingkat penyidikan. Penangkapan ini kita lakukan karena sudah lengkap dengan dua alat bukti yang cukup,” cetusnya.

“Dewan pers memberikan surat rekomendasi pada korban agar melakukan proses diluar Undang-Undang Pers. Jadi Korban sudah lapor ke Dewan Pers, dan sudah tidak menggunakan Hak jawab lagi. Dalam hal ini, artinya Dewan Pers memberikan kebebasan pelapor untuk segera melaporkan ke polisi dan ditindak lanjuti. Serta surat dewan pers itu sudah ada dan jelas dalam isi surat tersebut serta ada bukti bukti lain, dan kita sudah bisa melakukan penangkapan. Karena kita sudah punya dasar yang jelas,” ucap Harris

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo juga menyatakan, sebelum melakukan penangkapan juga sudah memeriksa beberapa saksi ahli untuk menjerat Wartawan Ade sebagai tersangka.

“Kami sudah periksa tiga Saksi Ahli yaitu Saksi Ahli Pidana, Saksi Ahli ITE, Saksi yang mengetahui juga serta Dewan Pers. Masyarakat atau pelapor Sebelum melaporkan ke polisi, dia melapor ke Dewan pers terlebih dahulu. Lalu Dewan pers membalas laporan itu, yang salah satu isi pointnya adalah, masyarakat boleh melaporkan ke polisi dan ditindak lanjuti dengan undang undang lain selain UU Pers, itu suratnya ada di kami. Dan surat itu sudah menjadi alat bukti kita, itu pernyataan Dewan Pers,” Tutup Harris yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Simokerto Surabaya ini.

Secara fakta, dalam surat pelaporan korban terlihat jelas lebih dulu melapor ke polisi, lalu satu bulan kemudian melapor ke dewan pers. Namun Kasat Reskrim bersikeras berkomentar bahwa korban terlebih dahulu lapor ke Dewan Pers, terlihat disini memang sengaja di setting agar terkesan pihak polisi prosedural.

Kuat dugaan Cafe karaoke x2 berpesan agar menangkap wartawan Ade, dengan pasal pesanan.

Dengan adanya salah satu point dasar surat rekomendasi dari Dewan Pers dalam penangkapan wartawan Ade membuat insan Pers di Jatim geram, dan meminta Dewan Pers tak berguna serta berharap Dewan Pers kaji ulang perihal ini.

” Tentang korban lapor, disitu sudah jelas bahwa korban lapor dulu ke polisi, sebelum ke dewan pers, hal ini terlihat sengaja disetting demikian, agar terkesan polisi prosedural, padahal tidak SOP, akhirnya diduga polisi sakit hati ditangkaplah wartawan Ade itu, dengan pasal sakit hati. Karena dinilai tidak bijaksana dan seolah olah dewan pers jadi Dewa yang bisa seenaknya menyuruh polisi untuk menangkap dan menahan jika menurutnya pemberitaan itu tidak benar, dan Polisi sudah tidak bekerja dan melihat sesuai apa yang tercantum di Undang Undang no.40 tahun 1999 tentang pers. Tapi bekerja sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Pers. Terkesan kuat dugaan penangkapan Wartawan Ade adalah pesanan dari pihak Cafe karaoke X2 Sidoarjo,” pungkas Agus 22 selaku Koorlap SWI. (red)