Debt Collector Merajalela dan Resahkan Warga Surabaya, "Polisi Takut Tangkap Mereka" | Liputan Indonesia

Debt Collector Merajalela dan Resahkan Warga Surabaya, “Polisi Takut Tangkap Mereka”

Terkait Rampas Mobil Kader PP, Nissan dan PT. Lapan Anam Bakal Digugat

Advertisement

Liputan Surabaya – Debt Collector berulah lagi, dengan adanya kejadian penarikan paksa yang dilakukan oleh Debt Collector PT Nissan Financial Services Indonesia (NSFI) yang diketahui rekanan dari PT. Lapan Anam Jl. Raya Patua No. 21 C Surabaya. Kamis, (14/11/19).

Penarikan paksa unit mobil diketahui debitur adalah Kader Pemuda Pancasila Surin Welangon yang menjadi korban perampasan.

Mobil bernopol L 1636 SV ditarik paksa oleh DebtCollector Nissan melalui PT. Lapan Anam. Pasalnya korban dianggap salah tidak membayar angsuran 10 bulan, padahal setelah di kroscek korban debitur telah membayar hanya terlambat 2 bulan saja.

Saat dikonfirmasi Korban Surin selaku debitur Nissan mengatakan, ” Mobil Nissan Datsun Go dengan nomor polisi L 1636 SV warna hitam yang dikendarai Surin mengalami pecah ban di sekitar Jalan Dharmahusada Indah, Surabaya pada Selasa (12/11),” ujarnya.

“Saya mau ke kantor MPC Pemuda Pancasila Surabaya, ketika mau masuk gang menuju kantor MPC, ban mobil saya itu mengelupas, akhirnya saya minggir dan telpon temen-temen di kantor mau tak ajak beli ban baru, nah pada saat itu datang sekitar 15 orang mendatangi saya dan merampas mobil saya,” jelasnya.

” Saya di keroyok 15 orang yang datang mengendarai tiga unit mobil itu langsung memaksa dirinya untuk menandatangani surat penarikan mobil, dengan dalih bahwa mobil milik Surin telah 10 bulan tidak pernah membayar angsuran. Padahal lanjut Surin, dirinya hanya belum membayar dua angsuran saja.

Iklan anda Banner Lindo

“Tanpa menunjukan surat tugas atau surat identitas, mereka langsung membentak saya menanyakan apakah benar kamu yang namanya Surin dari Pemuda Pancasila, kamu itu sudah nunggak 10 bulan, ketika saya mencoba menunjukan bukti pembayaran saya melalui handphone tiba-tiba salah satu dari mereka merebut kunci mobil saya dan langsung kabur membawa mobil saya,” ungkap Surin.

Surin mengaku sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pihak colector dari PT Lapan Anam dan juga kepada manajemen PT Nissan Financial Services Indonesia yang diduga salah memasukan data pembayaran nasabah.

Sebagai nasabah, Surin sebenarnya sudah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran mobilnya. Namun, karena suatu hal, dua bulan terakhir ini dia belum bisa membayar angsuran mobilnya.

“Jujur saya sangat kecewa sama manajemen PT Nissan Financial Services Indonesia yang mengeluarkan data ke PT Lapan Anam kalau saya belum membayar 10 kali angsuran, padahal saya hanya telat membayar dua kali angsuran,” ujarnya.

Sementara, dari pemberitaan sebelumnya, Hari Kurniawan selaku Sales Head Area Jatim dari PT Nissan Financial Services Indonesia (NSFI) mengatakan akan segera mengupayakan mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi L 1636 SV akan segera dikembalikan kepada debitur.

Pihaknya meminta waktu dua hari untuk mengembalikan mobil konsumen itu karena harus berkoordinasi dengan kantor NSFI pusat yang ada di Jakarta.

“Jadi kami minta waktu maksimal dua hari untuk mengembalikan unit mobil milik konsumen, karena kami butuh proses untuk koordinasi dengan kantor pusat di Jakarta,” kata Ari ketika melakukan mediasi di Mapolsek Wonokromo Polrestabes Surabaya, Kamis (14/11) siang.

Ditanya dimana keberadaan mobil Datsun Go L 1636 SV milik debitur, Ari mengatakan jika mobil tersebut saat ini sedang berada di Gudang PT JBA yang berada di daerah Waru, Sidoarjo.

Terpisah, Pengacara Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Surabaya, Amrullah menjelaskan “Tindakan dari debt collector itu termasuk pelanggaran terhadap hak nasabah sebagai konsumen sesuai Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” tambahnya.

“Maka tindakan penarikan paksa mobil anggota Pemuda Pancasila dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” pungkas Amrul.

Perlu diketahui, Banyaknya Finance yang bekerjasama dengan Preman dengan berkedok Debt Collector berbadan hukum serta dugaan kuat atensi dengan penegak hukum, membuat para debt collector bebas meneror masyarakat yang terlambat bayar angsuran, bahkan menyita sepihak unit motor debitur, tanpa melalui mekanisme perbankan.

” Apapun itu alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindak lanjuti polisi, itu bagian dari teror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” jelas Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian seperti yang dilansir Tribratanews beberapa waktu lalu.

Dengan alasan apapun hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena sudah diatur Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit yang didaftarkan ke fidusia adalah pihak kepolisian, bukan lah preman berkedok Debt Collector.

Sedangkan pihak leasing atau Bank Finance harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang perbankan. (one)

Iklan AndaKepiting Jimbaran


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
Open

play_store_google_play_liputan-indonesia

Close
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close