Data DPT Fiktif, KPUD dan Bawaslu Sampang hamburkan dana Pemilukada 2018 – Liputan Indonesia | berita hari ini, informasi harian terbaru terkini

Data DPT Fiktif, KPUD dan Bawaslu Sampang hamburkan dana Pemilukada 2018

Foto: Ketua KPUD Sampang, Samsul Muarif dan Wartawan Ach. Rifai saat wawancara diruang kantornya.

Adanya Putusan MK RI, KPU dan (Bawaslu) Panwas Sampang, Dinilai Gagal Laksanakan Tupoksi

Sampang – Terkait Pemilukada Sampang gagal, pihak KPUD dan Bawaslu harus bertanggung jawab serta dipertanyakan dalam bengkaknya anggaran yang diduga dihambur-hamburkan dalam melakukan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan kuat dugaan dikorupsi tersistematis, melalui pendataan DPT yang fiktif. Pasalnya dalam Sidang sengketa Pemilukada Sampang, KPUD dan Bawaslu Sampang harus menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Sampang Rabu kemarin, (5/9/2019). Hal ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbagai pihak menilai KPU Sampang telah mencederai pesta demokrasi di tanah air Indonesia. Ketua LSM Gadjah Mada Kabupaten Sampang, Fathor Rahman S Sos yang akrab disapa Mamang, saat di mintai tanggapan oleh wartawan, ia mengaku sangat menyesalkan pesta demokrasi yang digelar oleh KPU Sampang gagal dan diduga kuat anggaran dana pemilukada Sampang dikorupsi secara sistematis, dengan mekanisme data DPT fiktif, dalam hal ini berdasarkan surat putusan MK RI.

” Keputusan ini berujung dengan putusan MK yang merugikan banyak pihak dan terindikasi menghambur-hamburkan uang Negara karena harus melakukan Pemungutan Suara Ulang,” kata Mamang.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, KPUD dan Bawaslu telah mempermalukan masyarakat Sampang di mata nasional terkait pemilu.

Mengingat Keputusan MK, dikarenakan lonjakan jumlah DPT 2018 bersebrangan dengan logika Demokrasi Dirjen Dukcapil. Dimana data KPU, DPT pemilukada Sampang 2018 sebanyak 803.499 orang. Sementara data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sebagaimana dilansir Kementrian dalam negeri melalui Dirjen Dukcapil, sebanyak 662.673 orang, bahkan kejanggalan semakin kuat, karena hasil pencocokan dan penelitian KPU, DPS bengkak lagi menjadi 839.295 orang.

Baca juga:  Korban Mr. X Ternyata Sopir Uber dan Uber Warga Kenjeran Surabaya

Ditambahkan Mamang, KPU sejak awal sudah banyak bermasalah, bahkan cacat hukum. Masih ingat pada awal bulan Januari tahun 2018, pihaknya dari LSM Gadjah Mada melaporkan berbagai pelanggaran dari 4 Komisioner KPUD dan 3 Komisioner Panwaskab Sampang, ke Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang mana pengaduan 5 pelanggaran kode etik dari UU PKPU berlaku.

“Dimana pengaduan kami diterima, dan berlangsung 2 kali persidangan, walaupun putusan DKPP cukup mengejutkan banyak pihak, dengan menolak seluruh pengaduan LSM Gadjah Mada, termasuk mantan ketua Panwas Kabupaten Sampang, ahli PKPU, Ach Ripto yang mengaku kaget. Karena menurutnya pengaduan pelanggaran Komisioner KPU dan Panwas dinilai cukup fatal,” imbuh Mamang.

Pantauan dari postingan di berbagai media sosial (Medsos) terus mengalir hujatan terhadap KPU dan Panwas Sampang, mulai masalah anggaran pemilu, tuntutan mundur atau dipaksa mundur, bahkan hasteg #GantikomisionirKPU.

Salah satunya akun Facebook (FB) Rizki Amun dari kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang begitu kecewa dengan Kegagalan akan kenerja KPU dan BAWASLU dalam melaksanakan Pesta Demokrasi dikabupaten Sampang 2018 ini.

Baca juga:  Danramil Jalin Silaturahim ke Ponpes guna Antisipasi Radikalisme

“Dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Coblos dan hitung ulang di Sampang, bukti nyata KPU dan BAWASLU Sampang dinilai gagal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sampang Bravo, Kita Tunggu Jiwa Kesatria Komisioner KPU dan Bawaslu Sampang untuk Mundur,” tegasnya.

Untuk itu, masyarakat dan sejumlah pakar politik di Sampang, seharusnya bisa lebih peka terhadap kinerja KPU dan Panwaslu Kabupaten Sampang yang terkesan jauh dari kata profesional, sesuai amanat UU PKPU, sesuai Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu.

Terpisah saat awak media Liputan Indonesia meminta tanggapan atas terjadinya pemilukada ulang di Sampang Madura ke Ketua Komisi 1 DPRD Sampang, R. H. Aulia Rahman SH., mengatakan dalam via Seluler ” Atas kejadian itu ketua KPUD dan Bawaslu Sampang diberhentikan saja atau mengundurkan diri itu lebih baik, pemborosan yang dilakukan KPUD Sampang dan profesionalisme serta kemampuan persib (SDM) dipertanyakan. ” Ujarnya.

Lanjutnya, ” Terulangnya pemungutan suara ulang dalam pilkada Sampang, saya nilai ada kelalaian besar, dan kegagalan ini ketua KPUD dan Bawaslu harus bertanggung jawab, terutama ketua dan semua yang terlibat, sehingga ada aggaran tambahan, yang digunakan untuk perihal yang seharusnya sudah clear. ” Tutupnya. (fai)

Bagikan berita ini

hak-jawab-hak-koreksi-hak-tolak-lindo iklan-adsense
Baca Lainnya

error: Hak Cipta © PT. Lindo Sahabat Mandiri ..!!