Camat Kenjeran Siap Dipindahkan, Walikota Bakal Beri Sangsi ‘TEGAS’

Dibaca: 157 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia
Surabaya, Liputan Indonesia – Oknum Kecamatan Kenjeran Surabaya, menentang perintah Walikota Surabaya TRI Rismaharani yang memberikan fatwa agar untuk kepentingan masyarakat, terlebih urusan e-KTP jangan ada Jasa Pungutan (Japung) untuk memperlambat kepengurusannya, seperti beberapa hari lalu marah kepada Staff Anggota Dispendukcapil Pemerintahan Kota Surabaya.
Berdasarkan dengan temuan anggota media Liputan Indonesia saat mengklarifikasi ke pihak Camat I Gede Yudi Kartika dirinya sempat mengelak atas perbuatan calo atau makelar yang menjadi perantara pembuatan e-KTP dalam waktu yang cepat diwilayahnya.
Saat awak media Liputan Indonesia mengkonfirmasi di Kantornya mengatakan, Semua yang dilakukan sesuai prosedur tanpa ada pungutan apapun. kalaupun ada, saya siap untuk dipindahkan.
” Saya pasrah saja, kalau memang saya mendapatkan teguran dari pihak pemerintahan Kota Surabaya, Khususnya Walikota (Bu Risma) saya siap untuk dipindahkan ataupun menerima sangsi ” Ungkapnya dengan nada lantang.
Merujuk pada UU No.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 95B sangat jelas menegaskan bahwa“ setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta”.
Seharusnya pembuatan segala bentuk dokumen atau surat – surat kependudukan khususnya KTP Elektronik adalah gratis alias tidak dipungut biaya sepeserpun, sehingga tidak ada pihak masyarakat yang di rugikan.
Dalam Pemberitaan sebelumnya, awak media memberi tahu e-KTP yang sudah jadi dengan biaya penarikan Rp.100 ribu, Sontak langsung melakukan pemanggilan kepada seluruh Staff mulai tingkat Pol-PP sampai tingkat staff dikantor Kecamatan Kenjeran Surabaya. Dengan pengakuan warga jalan randu barat membuktikan bahwa dia telah membuat e KTP langsung jadi dengan kurun waktu 2 (dua) hari jadi hanya membayar Rp.100ribu.
” Iya mas saya membuat e KTP ditarik biaya 100ribu dengan janji 2 hari sudah jadi, akhirnya saya menurut saja. Ketimbang tetangga saya sudah 1 atau 2 bulan belum jadi ” kata korban pungli yang tidak bisa dia sebutkan.
Informasi Kementrian Dalam Negeri.
Sementara itu Menteri Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri mengatakan anggaran untuk penyelesaian KTP Elektronik tetap mendapatkan prioritas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilanjutkan.
“Untung Menkeu bijaksana, ini menyangkut pelayanan umum dan target pemilu, maka beliau kabulkan agar anggaran dukcapil untuk KTP Elektronik yang Rp400 miliar ini tidak dipotong. Ini untuk keperluan cetak KTP dan mobilisasi para petugas melakukan pelayanan ke masyarakat,” katanya dikutip Antara dari Informasi yang diunggah oleh Puspen Kemendagri.
Mendagri mengatakan hal itu usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin, menanggapi tidak dipotongnya anggaran KTP Elektronik oleh Kementerian Keuangan.
” Kami berterima kasih kepada Menkeu, dan kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya perlu fokus memenuhi target untuk menyempurnakan data kependudukan masyarakat “. Ungkapnya. (Red/one/hs/br/sl)
Baca juga:  Demo Damai Ahok 4 November, Ditunggangi Politik dan Provokator non Muslim
ca-pub-2508178839453084