BPN ll Surabaya Hiraukan Perintah BPN RI, Terkait Lahan GrandCity Mall

Dibaca: 159 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya, Liputan Indonesia – Kasus sengketa lahan Grand City Mall tengah dibahas sampai ke meja DPRD kota Surabaya, hasil temuan surat laporan BPN RI nomor: 4010/26.1-600/Xl/2013 tentang permohonan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan No.671,672,673,714/ketabang a/n, PT.Hardaya Widya Graha dijalan Gubeng Pojok No. 48-50, kelurahan ketabang, kecamatan Genteng kota Surabaya. Ternyata, Badan Pertanahan Nasional  II Surabaya, diduga sudah tidak menggubris kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Hal ini di buktikan dengan tidak adanya keseriusan upaya mengurus atau memblokir perihal yang disampaikan pemohon melalui laporan tersebut. Mulai 2013 hingga kini 2016 tidak ada kejelasan.

Ahli waris Hj.Nuraini menyampaikan, ” tidak ada kejelasan mas BPN ll Surabaya, sampai saya marah marah kayak orang gila. Saya akan melakukan berbagai cara yang sesuai prosedur hukum” ujarnya.

Berdasarkan surat Arius Arismo Sapulete dan H. Syahbuddin  Hamzah dari LSM Lingkaran Nurani Jakarta,  tanggal  7 Oktober 2013. Yang beritindak sebagai kuasa ahli waris  Alm. Muhammad Bin Achmad Bin Hasan Al Magribi tertanggal, 21 November 2012. Ditujukan kepada Deputi  Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Yang mana berisi bahwa pemohon pengadu (ahli waris) tanah dijalan  gubeng pojok no 48-50 kelurahan ketabang  kecamatan Genteng kota Surabaya masing-masing luas tanah dengan ukuran 7.565 m2 dan 40.435 m2 adalah tanah Verponding yang diwariskan Mr. Van Poell kepada Muhammad  Bin Achmad Bin Hasan sejak tanggal 15 juli 1942, selanjutnya pada tahun 1980 atas persetujuan kepala desa/ lurah Ketabang tanah tersebut dikuasi oleh satuan KKO (Marinir) KODAMAR TNI-AL Jawa Timur.

Namun, sekitar tahun 1990 tanah tersebut telah di ruislag oleh KKO (Marinir) KODAMAR TNI-AL Jawa Timur kepada PT. Singa Barong Kencana.

Baca juga:  KASAD PERIKSA KESIAPAN ANGKATAN DARAT, JELANG HUT TNI 2014

Kemudian, tahun 1994 kantor Pertanahan kota Madya Surabaya menerbitkan 4 sertifikat Hak Guna Bangunan No. 671, 672, 673, 714/Ketabang an PT. Singa Barong Kencana dan saat ini telah beralih menjadi  an PT. Hardaya Widya Graha.

Atas nama surat yang dimaksud agar pihak BPN II Surabaya melaksanakan penelitian data fisik, yuridis dan administrasi. Serta mengundang para pihak untuk mediasi. Sesuai peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Serta melaporkan Hasil kepada kepala BPN RI Jakarta.

Namun, fakta dilapangan  surat tersebut oleh pihak BPN RI yang ditujukan BPN II Surabaya  tidak dilaksanakan hingga kuat dugaan BPN II Surabaya lecehkan Peraturan No. 3 Tahun 2011 tentang Pertanahan Nasional. Hal ini juga di ungkap ibu Hj. Nuraini ahli waris, melalui selulernya (27/10).

Masih ahli waris  Hj.Nuraini ” Ini kasus besar mas, saya akan mengungkap para mafia tanah yang nyerobot tanah orang tua saya. Kita sudah menyurati BPN RI Jakarta dan menunjukan bukti-bukti ke absahan surat-surat yang kami miliki dari orang tua saya, namun mana kenyataan nya surat BPN RI pun tidak digubris oleh pihak BPN II  Surabaya” terangnya.

Wawancara Terpisah, melalui kuasa Hukum Arius Arismo Sapulete menambahkan, (29/10). ” Seperti yang sudah dijelaskan pihak ahli waris, pihak BPN II Surabaya tidak pernah meninjau kembali dan mengumpulkan ahli waris untuk memediasi” Ungkap Arius.

Padahal BPN RI Jakarta sudah mengeluarkan surat kepada BPN II, namun hingga perkara ini ditangani DPRD Kota Surabaya.

Ditambahkan kuasa hukumnya “Apa tidak malu tuh?  Pihak BPN II sudah mendapat himbauan dari BPN RI untuk melakukan upaya tinjauan kembali dan memblokir surat tersebut, tapi sampai 4 tahun tidak dilakukan. Itu kan artinya tidak patuh dengan BPN RI pusat ” tutup Arius (red/ one).

Baca juga:  Samsat Surabaya Barat Sarang Pungli, Tanpa KTP Lolos
ca-pub-2508178839453084