BPD dan Panitia Pilkades Tabrak Aturan, Bupati Sampang Tutup Mata

Dibaca: 152 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia
LiputanIndonesia.co.id, Sampang Madura — Ruang gerak calon kepala desa (cakades) dan tim sukses pengusung cakades harus diwaspadai, menjelang pelaksanaan pilkades serentak yang akan dihelat Pemkab Sampang pada 28 Oktober mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Lasbandara Rifai. Menurutnya, menjelang pelaksanaan pilkades serentak, ruang gerak cakades dan tim pengusungnya wajib untuk dipersempit oleh aparat penegak hukum.
“Ruang gerak pelaku politik uang ini sangat penting untuk diwaspadai oleh aparat penegak hukum,” tegasnya. Sabtu (24/10).
Salah satu alasan pentingnya pengawasan pelaku politik uang, imbuh  Rifai, karena pelaku politik uang bisa menimbulkan kekisruhan saat pilkades berlangsung. Dalam kondisi demikian, pelaku perjudian kerap ikut serta dalam mengusung cakades yang berpotensi untuk lolos dalam persaingan.
“Kemungkinan adanya perjudian asal daerah lain yang ikut serta mengarahkan pemenangan pilkades sangat penting untuk diwaspadai. Dan hal seperti itulah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan saat pilkades berlangsung,” ungkapnya.
Lebih jauh, LSM Lasbandra yang getol menyuarakan pilkades damai itu juga mengingatkan agar  masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya ulah pelaku politik uang yang kerap kali mengarahkan pemenangan cakades tertentu. Sebab kondisi tersebut dirasa akan sangat merugikan bagi masyarakat.
 “Kalau pemerintah Sampang tidak siap dengan hal itu, seharusnya Pilkades ditunda saja, pasalnya masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, Seperti di desa Baruh Sampang, salah satu calon kades tidak  bisa menunjuk kan ijasah (MTS)  yang asli dan tidak ada keterangan terkait keabsahan ijasah atau (STTB) yang bersangkutan dari kementerian Agama, akan tetapi  di loloskan menjadi calon kades setempat oleh panitia pilkades.,”paparnya.
Sementara menurut H. M. Turi tokoh masyarakat Desa Camplong pada saat ditemui wartawan membenarkan bahwa pilkades Sampang adanya money politic untuk memenangkan salah satu calon. ” Setiap warga mendapat minimal uang Rp 200 ribu untuk mencoblos salah satu calon,” ungkapnya. (MM)
Baca juga:  LSM Indonesia Social Control adakan Training DPC
ca-pub-2508178839453084