Bongkar Masjid dan DKS, Tri Rismaharini di Somasi Warga Surabaya

Dibaca: 14464 kali
Foto: Surat pengosongan Gedung DKS yang dikirim dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya.

Surabaya – Dalam aksi demo yang dilakukan oleh Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS), Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Bengkel Muda Surabaya (BMS) dan perwakilan warga Surabaya, menolak pembongkaran masjid As Sakinah dan pengosongan Kantor atau Gedung DKS.

Dengan adanya surat edaran dari pemerintah kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, tertanggal 15 November 2017, terkait pengosongan Gedung DKS yang berada di komplek Balai Pemuda  Menambah panjang polemik warga Surabaya, setelah pembongkaran Masjid As Sakinah waktu lalu.

Kasus pembongkaran Masjid As Sakinah dan Pengosongan Gedung DKS menjadi sorotan utama warga Surabaya dan melakukan unjuk rasa serta Somasi kepada Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Kamis, (7/12/17).

” Saya akan terus memperjuangkan Gedung DKS dan Masjid As Sakinah, serta semua bangunan cagar budaya yang berada di komplek balai pemuda Surabaya, dan akan kami kerahkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan kami tidak ditindak lanjuti.” Ujar Henry Nurcahyo saat unjuk rasa di Balai kota Kantor Walikota Surabaya.

Baca:  Hakim Jaman Now, Bacakan Putusan Terdakwa Pakai Laptop
Foto : Surat Somasi Peringatan Hukum dari Warga Surabaya, yang di berikan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Terpisah, Kuasa hukum yang mengatasnamakan KBRS, DKS dan BMS melakukan tindakan peringatan hukum, yang dinilai Pemkot telah melanggar hukum. ” Saya selaku kuasa hukum yang mewakili DKS dan KBRS akan terus menindak lanjuti arogansi Pemkot dan DPRD Surabaya, PT. Cipta Karya, ini, hingga tuntutan kami dipenuhi oleh Pemkot, saya akan melaporkan Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya ke Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi. ” Tutur Okky Suryatama S.H saat aksi demo di Balai Kota Surabaya.

Masih kuasa hukum” Kita juga kirim surat Somasi yang isinya menegur secara hukum 2 instansi dibawah kewenangan kepala Pemerintahan Kota Surabaya. Instansi tersebut adalah Dinas Cipta Karya, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. ” tambahnya.

Perwakilan staff Pemkot Surabaya, saat menerima dan menemui Warga Surabaya, KBRS, DKS, BMS yang mengirim surat Somasi peringatan bahwa Pemkot telah melanggar hukum.

Saat unjuk rasa walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa menemui, namun di wakili oleh Staff kantornya di Balai Kota Surabaya dan mengatakan ” Saya akan menyampaikan somasi ini ke Walikota mas, saya hanya mewakili, bukannya ibu gak mau nemui, beliaunya sibuk, masalah somasi ini akan kita sampaikan ke beliau” ucap perwakilan Staff kantor walikota Surabaya.

Baca:  Jelang Hari Raya, Polsek Bubutan Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi

Perwakilan penerima surat somasi di kantor walikota, adalah staffnya yang menerima surat somasi dari massa DKS, KBRS, BMS di kantor Balai Kota Surabaya.

Saat menerima surat somasi dari pengacara DKS, KBRS, BMS tersebut, Staff kantor balai kota akan menindak lanjuti surat somasi itu dan berjanji akan memberikan ke Walikota Surabaya selaku pemimpin Kota Surabaya. (one)