Berbagai Implementasi Keuangan Syariah untuk "Impact Investing" | Liputan Indonesia
, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Berbagai Implementasi Keuangan Syariah untuk “Impact Investing”

Advertisement , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Liputan Indonesia, Surabaya – Dalam Diskusi Panel AIFC terkait aspek teknis implementasi keuangan syariah untuk impact investing, Mohammed Obaidullah dari Islamic Research and Training Institute (IRTI–‐IsDB) menyampaikan bahwa munculnya SDGs menambah urgensi pentingnya impact investing.

“Selain keuntungan dan risiko, penentuan investasi saat ini juga harus mempertimbangkan aspek dampaknya (impact) terhadap berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses keuangan. Prinsip impact investing ini jika ditambah dengan prinsip syariah akan semakin menguatkan prinsip bahwa suatu bisnis tidak boleh merugikan pihak‐pihak yang terlibat di dalamnya,” kata Mohammed Obaidullah.

Dalam hal lainnya, Shaima Hassan selaku Proposition Manager – Refinitiv, dirinya menyampaikan, pada dasarnya berbagai negara dan institusi keuangan syariah telah lama melakukan impact investing sehingga telah berperan aktif dalam kesuksesan SDGs.

“Ada beberapa contohnya adalah pemerintah Indonesia melalui penerbitan Green Sukuk, Pakistan dengan pembiayaan energi terbarukan, Malaysia yang mengakselerasi keuangan syariah, serta Bahrain dengan proyek fintech syariah dan penerbitan Sukuk berwawasan lingkungan. Di sisi lain, berbagai program CSR juga telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan syariah,” ujarnya.

Salah satu organisasi yang didirikan dalam rangka mewujudkan sinergi antara keuangan syariah dan impact investing untuk mendanai pencapaian SDGs adalah Global Islamic Finance dan Impact Investing Platform (GIFIIP). GIFIIP yang didirikan oleh IsDB dan UNDP pada 5 Mei 2016 di Jakarta memiliki 3 pilar strategi, yaitu peningkatan kapasitas, advokasi, dan mediasi. Beberapa produk dan kegiatan yang diinisiasi oleh GIFIIP antara lain pembuatan kajian, program pelatihan, konferensi, dan benchmarking terkait keuangan syariah dan impact investing. Gulcin Salingan dari UNDP’s Istanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD) menyebut bahwa GIFIIP juga melakukan inisiasi penerbitan green sukuk serta turut berperan aktif dalam berbagai pertemuan internasional yang berkaitan dengan SDGs.

Iklan anda , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Di Indonesia sendiri, impact investing turut didukung dengan adanya fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk memimpin, membina, dan melindungi masyarakat muslim di Indonesia. Muhammad Maksum menjelaskan fatwa yang bersifat spesifik terkait keuangan dan bisnis syariah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Hingga saat ini, DSN sudah menerbitkan 125 Fatwa, dimana beberapa diantaranya terkait dengan impact investing seperti pengaturan pengembalian yang tidak halal, pendanaan ultra-mikro, wakaf asuransi, jaminan sosial kesehatan syariah, pariwisata syariah, dan rumah sakit syariah.

“Berdasarkan Fatwa Nomor 123 Tahun 2018 terkait dengan pengembalian yang tidak halal diatur bahwa pengembalian yang tidak halal harus langsung digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat muslim yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti untuk mendukung pendidikan maupun kemanfaatan publik lainnya,” katanya

Perlu diketahui, Annual Islamic Finance Conference (AIFC) adalah event tahunan BKF Kemenkeu yang menghadirkan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan pelaku industri untuk mendiskusikan berbagai isu ekonomi dan keuangan islam baik di Indonesia maupun di dunia. Dalam gelaran ke-4 di Surabaya ini, AIFC mengangkat tema “Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs,“. (Tjn)

Iklan Anda, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close