Apartemen Berantas Sewa Satpol-PP, Gusur Pasar Keputran Surabaya

Dibaca: 161 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya, LiputanIndonesia.co.id – Penertiban Pasar Keputran diduga menyewa SatPol-PP untuk menggusur pedagang pasar keputran, dengan dalih penertiban jalan dikota yaitu Cipta Kondisi. (Sabtu, 27/3/2016).
Pada kenyataannya penertiban pasar keputran adalah pelanggaran perjanjian kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah kota melalui walikotanya, akan tetapi pimpinan Satpol-PP Irfan Widiyanto, tidak mengindahkan hal itu.
Saat dikonfirmasi kepada ketua paguyuban pasar keputran, H. Mochammad (Trapas) menyampaikan ” Pemerintah kota ternyata menyalahi perjanjian antara pengelola pasar dan pemkot saat itu, yang disampaikan pada waktu itu adalah telah disepakati kedua belah pihak agar mentaati peraturan lisan yaitu boleh berjualan dan membuka lapak pada jam 20:00WIB sampai dengan jam 06:00WIB.

Tapi aturan itu dilanggar sendiri oleh Satpol-PP dengan alasan Cipta Kondisi, padahal ada informasi bahwa pihak Apartemen menyewa Satpol-PP untuk menggusur pedagang di pasar keputran” kata H.Mochammad keputran(trapas).

Hal demikian sangat berlawanan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Eko Satpol-PP selaku penanggung jawab lapangan. Dengan menyatakan bahwa ” Penertiban kali ini adalah hanya Cipta Kondisi tidak ada indikasi lain, jadi gak usah kawatir pak irfan tidak akan melanggar perjanjian yang telah disepakati dulu, antara walikota dan pengelola Pasar Keputran Surabaya, tenang aja pak Haji Mochammad. Pokoknya jangan ada anarkis saja” kata Eko Satpol-PP selaku penanggung jawab lapangan.

Kejadian ini sangat tidak relevan dengan kenyataan dilapangan yang dinilai para pedagang sangat tidak adil, seperti hal nya pasar Banyu Urip pasar bodong tanpa induk tidak digusur, juga yang lainnya. Dan hal itu perlu penindakan diplomasi atau duduk bersama, karena ini adalah urusan kepentingan masyarakat.

Pihak pihak terkait seharusnya segera bertindak untuk mempertahankan kebutuhan perut rakyat ini. Sebab dinilai jalan tersebut dianggap oleh berbagai pihak jalan mati dan tidak dilalui pengendara mobil maupun motor.(rzl,mro).

Baca juga:  Gelombang Gerakan Warga DKI Dukung Risma Meluas, Selamat Tinggal Ahok
ca-pub-2508178839453084