Alokasi Dana DAK 2016 Surabaya, Diduga Dikorupsi Tidak Sesuai Juknis

Dibaca: 157 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya, Liputan Indonesia Turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) di berbagai daerah wilayah bagian Jawa Timur beberapa Kota ataupun Kabupaten terindikasi adanya penyimpangan dan mulai tidak sesuai dengan Juknis atau menyalahi perintah Presiden.

Mulai ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Seharusnya Wilayah Kota Surabaya mendapatkan DAK Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paud yang secara langsung diturukan melalui kota tanpa di PAK kan, sehingga cepat terelalisasi sebelum akhir bulan mendatang (Juli).

Bidang Bagian Pendidikan Usia Dini TK dan Paud di Dinas Pendidikan Surabaya, Heri Joko mengatakan, dana tersebut memang sudah turun di Surabaya. Tetapi dana tersebut akan di PAK oleh Pemkot.

” Dananya turun langsung di PAK kan oleh Pemkot, jadi Dispendik tidak menerima secara langsung. dan akan cair kemungkinan bulan Oktober ” Ungkap Heri Joko, (28/5/2016).

Perintah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menginginkan agar mekanisme tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dibenahi dan diperbaiki. Menurutnya, pengelolaan DAK yang ditransfer setiap tahun oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan tradisi lama yang harus segera ditinggalkan.

Dalam Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (11/5/2016).

Juga hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Sering yang kita lihat dalam praktiknya lebih ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktik-praktik yang kurang transparan karena ada lobi, politisasi, dan lainnya,” Ucap Jokowi.

Penganggaran yang tidak berdasarkan pada prioritas program, kata Jokowi, pada akhirnya membuat penyerapan DAK tidak maksimal hingga menyisakan kas anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Jokowi mencontohkan mengenai penyerapan anggaran yang tidak maksimal dalam realisasinya.

Baca juga:  Owner Facebook Mark Zuckerberg Bertemu Jokowi Hari Ini

“Misalnya di bidang pendidikan, dialokasikan Rp 10,4 triliun, sementara realisasinya hanya Rp 2,6 triliun. Kemudian di bidang kesehatan, dialokasikan Rp 1,9 triliun, realisasinya Rp 619 miliar,” kata Jokowi.

Berdasarkan kenyataan itu, Jokowi menginginkan adanya sebuah perubahan mekanisme sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan dengan efektif. Perubahan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan membenahi tata cara alokasi anggaran beserta pengawasan realisasi proyek di lapangan. (Tim)

ca-pub-2508178839453084