Mansur Hidayat Dilantik Sebagai Bupati Pemalang, Siap Menjalankan Arahan Pj Gubernur

Liputan Indonesia || Pemalang - Setelah lebih dari setahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Mansur Hidayat resmi dilantik sebagai Bupati Pemalang untuk sisa masa jabatan 2021-2026.

Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Pemalang dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (9/10/2023), oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Usai melantik, Nana Sudjana mengucapkan selamat kepada Bupati Pemalang yang baru dilantik dan berharap agar segera melaksanakan tugas serta melakukan pembenahan di berbagai sektor demi kepentingan masyarakat yang lebih baik.

Nana yakin bahwa Mansur Hidayat akan mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai Bupati Pemalang, mengingat pengalamannya sebagai Wakil Bupati dan Plt Bupati sebelumnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menyoroti dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang, mengakibatkan penundaan panen dan kenaikan harga pangan. Selain itu, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan penurunan angka Stunting serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Nana Sudjana juga memberikan instruksi kepada Bupati Pemalang untuk segera mengatasi masalah manajemen kepegawaian di Kabupaten Pemalang. Ia juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam aktivitas politik, guna menjaga netralitas ASN dalam Pemilu.

Pj Gubernur juga mengingatkan tentang potensi bencana kekeringan di Jawa Tengah, termasuk di Pemalang, yang dapat memicu kebakaran seperti yang terjadi di beberapa daerah, termasuk TPA Pemalang yang terbakar.

"Kita semua memiliki tugas untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, dalam wawancara dengan media, Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, menyatakan siap untuk melaksanakan arahan dari Pj Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Saya akan segera melaksanakan arahan yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur," ujarnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh Forkopimda, anggota DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, badan usaha milik daerah (BUMD), dan perwakilan Kepala Desa.

---

Penulis : SKM

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---