Terima Laporan Penambangan Liar di Mangli, Polres Kediri Belum Lakukan Penindakan

Dok, foto screenshot video pertambangan mangli, Kediri

Liputan Indonesia ||  - Maraknya penambangan liar di perkebunan Mangli, Kediri, tidak memiliki izin kembali beraktifitas. Pihak Perkebunan Mangli geram kepada para pihak yang memanfaatkan SPK learklearing di manipulasi menjadi eksploitasi pasir besar besaran keluar perkebunan.

Rio avianto Penasehat Hukum Perkebunan Mangli ketika dihubungi menjelaskan, dengan adanya penyalahgunaan kesepakatan dalam SPK yang diterbitkan perkebunan, maka kami memutuskan untuk memutus kontrak SPK dengan pihak rekanan.

"Saya ingin mereka keluar dari perkebunan, sebab selama ini perkebunan dirugikan dengan kesepakatan yang mereka tanda tangani, akibatnya merusak ekosistem lahan," ungkapnya.

Pemicu pihak perkebunan mangli dengan diterbitkannya surat pengosongan lahan kepada semua penambang liar yang ada diwilayah perkebunan tanpa terkecuali dengan batas waktu yang ditentukan tanggal 15 Desember harus bersih dari eksploitasi.

Rio menambahkan, bahwa kalau mereka tetap bandel dan masih maraknya aktifitas penambang penambang ilegal alias bodong tidak berijin menggunakan alat berat excavator.

"Kami sudah kordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran yang ada di perkebunan mangli agar segera di hentikan," imbuhnya.

Untuk diketahui, paska pengosongan lahan dari rekanan nakal, pihak perkebunan mangli memutuskan kontrak dengan pihak rekanan. Namun dengan tanpa sepengetahuan pihak perkebunan para rekanan kembali nekat memasukkan alat berat untuk menggali dan mencari keuntungan pribadi, padahal hal ini dapat merusak ekosistem dan meresahkan warga sekitar lereng kelud bila berdampak bencana banjir erosi dan tanah longsor di tengah musim penghujan yang cukup deras.

Siapakah yang akan bertanggung jawab bila terjadi bencana tersebut begitu. Celetuk salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. (Tjan)