Pemprov Jatim Raih Indonesia Government Procurement Awards 2020 Kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari LKPP

Liputan Kota Bogor - 19 November 2020 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Bidang Kesehatan dan Perhubungan, kali ini, pemerintah ujung timur pulau Jawa itu meraih penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto  yang diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan / Bappenas  Suharso Monoarfa di Hotel Grand Savero Kota Bogor, Rabu (18/11). 

Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh  Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor itu merupakan penghargaan untuk pertama kalinya diterima Pemprov Jatim. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim.

Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga. 

Lalu, indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 %. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. 

"Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018," ujar Gubernur Khofifah. 

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar). 

“Hari ini tentu kita bersyukur  alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim  karena masih ada PR lagi. Yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi  pengadaan barang dan jasa. Inovasi  harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin  ditingkatkan,” kata orang nomor satu di Jatim.

Menurut Mantan Mensos RI, biro ini dibentuk  antara lain  untuk menutup celah potensi kolusi dan  korupsi.

Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM  dalam PBJ ke depan.  Dengan pendekatan tersebut  Pola praktik kolusi yang potensial   terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir.

“Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Pelatihan SDM Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim Harus Ditingkatkan

Ke depan, Gubernur Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui  BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus lalu.  Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup  besar . Senada dengan pesan Kepala LKPP  bahwa ada kebutuhan penambahan pejabat fungsional PBJ  untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM, serta pengadaan barang/jasa Rp. 2,5 M ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di atas Rp. 2,5 M menyerap produk usaha kecil dan menengah.

Terkait pesan ketiga dari Presiden Jokowi, jelasnya, dalam hari ini, Kamis (19/11)  Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim akan  melakukan temu program dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jatim BEJO ( Belanja On Line). 

“Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan kesempatan  akan bisa mengembangkan produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Khofifah telah membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa. Biro tersebut mulai aktif Sejak 2 Januari 2020 di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim. 

Lembaga tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Tugas yang dilakukan mulai dari kualifikasi paket pekerjaan beserta nilainya, hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting). Selain itu, juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nadirm Anwar Makarim,  Menteri PPN/Ka. Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, SE, MM, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto., M.Si, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sementara yang hadir secara on line para menteri, kepala lembaga, gubernur dan para bupati/ walikota se Indonesia. (din)