KPK Mencatat, Bansos Kota Surabaya Gagal Dikelolah Risma

Dok, foto Walikota Surabaya, Tri Rismaharini

Liputan Indonesia || Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terkait keluhan warga terkait Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Surabaya. Hal ini, nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini identik dengan segala keberhasilannya membangun kota Surabaya. Disaat masa pandemi seperti ini, masyarakat banyak mengeluhkan bansos.

Catatan itu, berdasarkan data yang masuk ke aplikasi “Jaga Bansos” milik KPK per tanggal 4 September 2020.

“KPK telah menerima total 1.074 keluhan terkait penyaluran Bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima Bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu kemarin (9/9).

Dari catatan itu, Beberapa keluhan mengenai Bansos, diantaranya , ada enam point yang dikeluhkan oleh masyarakat. Di antaranya bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 117 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 86 laporan.

Selanjutnya, nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 52 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu sebanyak 12 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 11 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan sebanyak 6 laporan, dan beragam masalah lainnya dengan total 362 laporan.

“Keluhan tersebut disampaikan 967 pelapor yang ditujukan kepada 258 Pemda yang terdiri dari 19 Pemerintah Provinsi dan 239 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kepada Kementerian Sosial,” jelas Ipi.

Sementara itu, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 59 keluhan, Pemprov DKI Jakarta sebanyak 44 keluhan, Pemkab Bogor 31 keluhan, Pemkab Tangerang 30 keluhan dan Pemkab Subang 27 laporan.

“Dari seluruh keluhan yang masuk, sebanyak 432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi oleh pelapor. Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respon dari Pemda, karena telah melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespon keluhan,” pungkas Ipi. (Sumber : rmol.id) (Tjan)