Siapa yang Punya Kuasa Agar Mudik Tidak Dilarang?

Liputan Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pemerintah terlalu memperhatikan aspek ekonomi sehingga tidak jadi melarang mudik.

Menurutnya, Kemenko Maritim dan Investasi menjadi pihak yang paling gencar ingin mudik tidak dilarang.

"Ini tangan kuasa Kemenhub nggak lebih besar dari Kemenko Maritim dan Investasi. Saya rasa yang tetap mau ada mudik ini adalah Kemenko Maritim dan Investasi. Karena orientasinya ekonomi, bukan perlindungan masyarakat," kata Tulus dalam diskusi telekonferensi Instran, Minggu (12/4/2020).

Tulus mengatakan bahwa tanpa adanya masyarakat mudik, tidak akan ada pemasukan ke perekonomian daerah. Tanpa ada masyarakat mudik, tidak akan ada lompatan ekonomi ke daerah.

"Mudik ini mereka terperangkap desentralisasi ekonomi ke daerah. Tanpa mudik tak akan ada lompatan ekonomi ke daerah," jelas Tulus.

Padahal kalau melihat dari penelitian Balitbang Kemenhub, sudah ada modal untuk melarang mudik. Setidaknya, 56% perantau di Jakarta menolak untuk mudik.

"Penelitiannya kan juga sudah ada, itu modalnya. Mayoritas orang tidak mau mudik, buat apalagi nggak confident," ujar Tulus.

Tulus mengingatkan agar aspek keselamatan masyarakat jangan dicampurkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Mitigasi keselamatan lebih penting saat ini daripada melihat dampak ke perekonomian.

"Aspek safety jangan dicampurkan dengan ekonomi jangka pendek. Pemerintah terlalu banyak komprominya, mitigasi ekonomi lebih dominan dibanding dengan safety-nya," sebut Tulus.

Sumber: Detik.com