Liputan Bekasi - Sektor Pendidikan Menjadi Imbas warga sekolah guru, siswa dan orang tua/ wali. Diberlakunya PSBB hingga Kegiatan belajar mengajar menjadi Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ) secara daring.
Guru Honorer terimbas pengeluaran dan penggunaan perangkat daring yang secara ekonomi dan infrastruktur belum memadai di tambah gaji sertifikasi dan honor guru yang terkadang dibayarkan 2-3 bulan sekali dengan nominal tidak mencukupi selama sebulan, khususnya guru yang belum tersertifikasi yang nyambi dengan usaha lain.
Dewi Sartika, Kadisdik Jabar akan mempercepat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang biasanya Triwulan sekali.
“Anggaran BOS sudah masuk di rekening para Kepala Sekolah. Kami sedang memverifikasi dan mulai mencairkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dimana masing-masing siswa dapat anggaran 550.000/siswa pertahun khusus untuk sekolah-sekolah swasta penerima BPMU. Saat ini belum semua persyaratannya lengkap. Bagi yang sudah lengkap kita segera ajukan, sementara yang belum lengkap kita lakukan percepatan. Sehingga dengan BPMU ini juga bisa mengurangi beban sekolah untuk membayar para guru honorernya,” ujarnya.
Selain itu Dewi Sartika menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para kepala sekolah.
“Kita koordinasikan dengan masing-masing kepala sekolah untuk anggaran yang sudah kami siapkan. BPMU ini kita segerakan pencairannya. Untuk guru-guru honorer, bayaran perbulan kita lakukan percepatannya sehingga tidak terlambat. Dengan honorer yang ada di sekolah negeri melalui para kepala sekolahnya ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang swasta juga demikian yakni melalui Ketua Yayasan mengajukan percepatan. pencairannya kami usahakan langsung satu tahun, sebagai bahan untuk para sekolah memfasilitasi biaya operasional sekolah-sekolah,” tegasnya kepada awak media liputan Indonesia Bekasi.
Dalam wawancaranya dengan awak media liputan Indonesia (16/4) beliau mengatakan bagaimana terkait statement gubernur jabar akan mendapatkan bantuan untuk warganya sebanyak Rp. 500.000.
“Itu bagi yang awalnya punya masukan harian , tapi karena Covid sehingga sudah tidak punya lagi untuk harian. Untuk guru-guru honorer yang bermasalah, dicoba daftar di RW nya masing-masing nanti yang verifikasinya RT dan RW masing-masing sehingga mereka itu tahu kondisi yang sesungguhnya masih dalam koordinasi dan memang tidak khusus untuk guru-guru yang secara bulanan mempunyai penghasilan,” kata Kadisdik Jabar.
Ditambahkannya, dana Bos akan diluncurkan pada akhir April dengan perubahan Juknis yang memungkinkan untuk membayar guru-guru non ASN yang tidak terbayarkan dalam bos selama ini, kemungkinan pembayaran mulai bulan April atau Mei.
“Kepada para guru honorer diharapkan untuk bersabar, kita lagi terus lembur, hari ini sekitar 90 miliar kita akan cairkan bagi daerah yang administrasinya sudah lengkap,” kata Dewi Sartika. (sfyn)
Guru Honorer terimbas pengeluaran dan penggunaan perangkat daring yang secara ekonomi dan infrastruktur belum memadai di tambah gaji sertifikasi dan honor guru yang terkadang dibayarkan 2-3 bulan sekali dengan nominal tidak mencukupi selama sebulan, khususnya guru yang belum tersertifikasi yang nyambi dengan usaha lain.
Dewi Sartika, Kadisdik Jabar akan mempercepat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang biasanya Triwulan sekali.
“Anggaran BOS sudah masuk di rekening para Kepala Sekolah. Kami sedang memverifikasi dan mulai mencairkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dimana masing-masing siswa dapat anggaran 550.000/siswa pertahun khusus untuk sekolah-sekolah swasta penerima BPMU. Saat ini belum semua persyaratannya lengkap. Bagi yang sudah lengkap kita segera ajukan, sementara yang belum lengkap kita lakukan percepatan. Sehingga dengan BPMU ini juga bisa mengurangi beban sekolah untuk membayar para guru honorernya,” ujarnya.
Selain itu Dewi Sartika menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para kepala sekolah.
“Kita koordinasikan dengan masing-masing kepala sekolah untuk anggaran yang sudah kami siapkan. BPMU ini kita segerakan pencairannya. Untuk guru-guru honorer, bayaran perbulan kita lakukan percepatannya sehingga tidak terlambat. Dengan honorer yang ada di sekolah negeri melalui para kepala sekolahnya ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang swasta juga demikian yakni melalui Ketua Yayasan mengajukan percepatan. pencairannya kami usahakan langsung satu tahun, sebagai bahan untuk para sekolah memfasilitasi biaya operasional sekolah-sekolah,” tegasnya kepada awak media liputan Indonesia Bekasi.
Dalam wawancaranya dengan awak media liputan Indonesia (16/4) beliau mengatakan bagaimana terkait statement gubernur jabar akan mendapatkan bantuan untuk warganya sebanyak Rp. 500.000.
“Itu bagi yang awalnya punya masukan harian , tapi karena Covid sehingga sudah tidak punya lagi untuk harian. Untuk guru-guru honorer yang bermasalah, dicoba daftar di RW nya masing-masing nanti yang verifikasinya RT dan RW masing-masing sehingga mereka itu tahu kondisi yang sesungguhnya masih dalam koordinasi dan memang tidak khusus untuk guru-guru yang secara bulanan mempunyai penghasilan,” kata Kadisdik Jabar.
Ditambahkannya, dana Bos akan diluncurkan pada akhir April dengan perubahan Juknis yang memungkinkan untuk membayar guru-guru non ASN yang tidak terbayarkan dalam bos selama ini, kemungkinan pembayaran mulai bulan April atau Mei.
“Kepada para guru honorer diharapkan untuk bersabar, kita lagi terus lembur, hari ini sekitar 90 miliar kita akan cairkan bagi daerah yang administrasinya sudah lengkap,” kata Dewi Sartika. (sfyn)
Media Liputan Indonesia
DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers
HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK
Kirim via:
WhatsApps / SMS:08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com
PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.
Komentar