Ketua KPK Minta Kepala Daerah Tidak Korupsi Meski Hanya 10 Juta

Surabaya - Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar kepala daerah tidak lagi main-main dengan korupsi, meski hanya 10 juta. Dia menegaskan, tidak akan mendzolimi orang. Tetapi, dalam menjalankan tugasnya di KPK dia memilih kolaborasi antara mengedepankan pencegahan dan penindakan OTT. 

"Jangan pernah melakukan korupsi, walaupun hanya 10 juta. Mereka yang pernah diperiksa KPK, itu dampaknya bisa ke mana-mana. Dampak sosial, keluarga dan dampak politik. Demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang jelas KPK tidak pernah menzalimi orang," kata Firli Bahuri, di acara 'Rapat Koordinasi dan Energi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tema, Mewujudkan Pemerintahan yang Aman, Tertib, dan Akuntabel Dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Seiring Dengan Perpres No 80 Tahun 2019' di Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Dia mengingatkan, dampak korupsi sangat luar biasa, selain dampak sosial, juga dampak psikologis keluarganya dan dampak politik. 

Dia mencontohkan, jika orang tuanya korupsi maka akan berimbas kepada anak-anaknya. Tidak mau keluar rumah atau tidak mau kuliah. 

Untuk di Jatim, yang akan ada pemilihan kepala daerah di 19 kabupaten/kota, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil para calon yang akan maju di pemilihan. Olehnya akan dijelaskan soal korupsi.

Termasuk meminta Kapolda dan Kajati Jatim agar segera menyelesaikannya jika memang ada kasus bagi calon kepala daerah di 19 daerah yang akan mengadakan pilkada.

Untuk tingkat nasional, KPK akan bekerjasama dengan KPU untuk mengumpulkan para calon yang maju di pilkada, di 270 pilkada se-Indonesia. 

Kemudian, Firli juga menyinggung modus korupsi yang biasanya dilakukan kepala daerah di akhir tahun, dengan meminta fee dari proyek barang dan jasa di daerah tersebut. 

Soal operasi tangkap tangan (OTT) untuk Bupati Kabupaten Sidoarjo beberapa hari lalu, dia mengaku sebenarnya dirinya tidak happy. Dan meminta hal serupa tidak terulang di daerah lain. 

"Saya sebenarnya tidak happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak bahagia. Makanya, saya diundang Ibu Gubernur Jatim dalam Rakor hari ini, saya hadir,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah membuka ‘karpet merah’ bagi investor yang akan membuka lapangan pekerjaan dan menjamin iklim usaha serta ekonomi tumbuh di daerah. Untuk memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Jangan dihambat-hambat, jangan main-main dengan perizinan,” pintanya.

Istilah 'uang ketok palu' juga dilontarkan, dia tidak memberikan toleransi kepala daerah dan DPRD melakukan itu, mendapatkan uang dengan cara korupsi, yang akan merugikan. 

Soal mutasi jabatan misalnya, dia juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukannya dengan transparan tidak ada deal-deal dengan cara korupsi.

"Sah-sah saja jika mengganti orang, karena memang orang itu tidak membantu atau malah menghambat program," tegasnya.

Firli Bahuri menyebut selama tahun 2016-2019 ada 87 kali OTT, 122 tersangka, di antaranya 22 orang kepala daerah. Dengan hasil yang disita tidak lebih dari Rp 1,3 triliun masuk ke negara bukan dari pajak, misalnya nilai barang rampasan, denda, dan pengganti. Sementara, dana operasional KPK selama 4 tahun mencapai Rp 3,3 triliun. Dengan potensi uang negara yang diselamatkan Rp 61,5 triliun.(tji)