Amini Gus Dur Pahlawan, Kader Muda NU Nazar Jalan Kaki Kediri-Jombang

Surabaya - Setiap tanggal 10 Nopember, bangsa ini memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Peringatan itu berasal dari pertempuran 10 November 1945, dimana arek-arek Surabaya dengan gagah berani bertempur melawan pasukan sekutu yang terlatih dan dilengkapi persenjataan canggih. 

Menjelang 10 Nopember, pemerintah memiliki tradisi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada individu atau tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara. Tahun ini, masyarakat Jawa Timur berharap pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.  Harapan itu diungkapkan kader muda NU, Sukma Sahadewa. 

"Saya dan mayoritas warga NU berharap pemerintah tahun ini memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Saya bernazar akan jalan kaki dari rumah saya di Kediri hingga ke makam Gus Dur di Jombang bila pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Gus Dur," ujar Dokter Sukma itu, Kamis (7/11/2019).

Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Surabaya ini mengungkapkan, Gus Dur yang juga Presiden RI ke-3 itu sudah memenuhi syarat administatif untuk mendapatkan gelar pahlawan. Bahkan semua tahapan dan proses untuk mendapatkan gelar pahlawan sudah dilalui, termasuk usulan resmi dari pemerintah provinsi Jawa Timur ke Kementerian Sosial. 

Sukma menambahkan, Gus Dur memberikan sumbangan besar terhadap perjalanan bangsa ini. Cucu KH. Hasyim Hasy'ari itu telah meninggalkan legacy berupa Hari Raya Imlek yang selama rezim orde baru dilarang. Imlek tidak hanya diperingati oleh umat agama Konghucu tetapi oleh etnis Tionghoa secara umum. 

"Gus Dur adalah pejuang HAM, tokoh pluralisme dan pahlawan kemanusiaan. Saya kira sudah waktunya pemerintah memberikan pengakuan resmi lewat penetapan gelar pahlawan," ucar bakal calon Bupati Kediri ini. 

Rencananya, Presiden akan mengumumkan penerima gelar pahlawan pada Jumat (8/11). Satu nama yang dipastikan mendapatkan gelar pahlawan adalah Roehana Koeddoes. Tokoh pers perempuan itu diusulkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat. Sementara nama lain, masih disimpan rapat oleh Presiden Joko Widodo.(tji)