Granat Jatim: Belum Ada Bakal Calon Kepala Daerah yang Pro Pemberantasan Narkoba

Surabaya - Kurang setahun lagi kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar secara langsung di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sejumlah figur pun bermunculan sebagai bakal calon kepala daerah, baik yang maju melalui partai politik maupun perseorangan (independen).

Namun, para bakal calon kepala daerah itu dinilai tidak pro pada pemberantasan narkoba. Padahal angka penyalahgunaan narkoba di Jatim termasuk yang tertinggi secara nasional. Kritik itu disampaikan Ketua  DPD Gerakan Nasional Rakyat Anti Narkoba (Granat) Jawa Timur, Arie Soeripan. Terbukti, hingga saat ini belum ada satu pun bakal calon kepala daerah yang punya program pemberantasan maupun penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 

"Sampai hari ini belum ada bakal calon kepala daerah yang mengusung program pemberantasan narkoba. Ini membuktikan belum ada yang pro pada pemberantasan narkoba," sindir Arie Soeripan, Ketua DPD Granat Jatim, Minggu (13/10/2019).

Arie menambahkan, sejatinya pemberantasan narkoba itu tak kalah penting dengan pemberantasan korupsi. Sebab dampak negatif narkoba sangat luar biasa, karena bukan saja merusak kesehatan tapi juga merusak mental generasi muda yang merupakan penerus masa depan bangsa. 

Bahkan lanjut Arie, narkoba kalau tidak ditanggulangi akan menimbulkan kerawanan sosial dan memicu kriminalitas. Karena, bagi mereka yang sudah kecanduan akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan narkoba. 

"Saya kira dampak negatif narkoba ini lebih besar dari korupsi. Karena narkoba akan merusak seluruh sendi masyarakat. Termasuk mental generasi muda yang merupakan penerus masa depan bangsa. Karena itu, harus ada langkah konkret dalam memerangi narkoba," tegas perempuan yang juga aktivis sosial tersebut. 

Arie juga mengingatkan, langkah pemberantasan narkoba harus dimulai sejak dini dari diri bakal calon kepala daerah. Karena itu, wajib hukumnya para calon kepala daerah untuk bebas dari narkoba. Pasalnya mereka adalah pemangku kebijakan yang menentukan arah pemerintahan daerah. 

Karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada harus melakukan pemeriksaan ketat kepada para calon kepala daerah dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tahap pemeriksaan kesehatan. 

"Bila perlu jangan hanya tes urine tapi juga tes darah dan tes rambut yang lebih akurat. Dan BNN punya alat pemeriksaan canggih yang bisa mendeteksi penggunaan narkoba dalam jangka yang lama," pungkas perempuan asal Tuban tersebut.(tji)