10 Tahun Perdamaian, Wali Naggro Aceh Masih Diam

Dibaca: 158 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

LiputanIndonesia.co.idAceh  – Meskipun usia perdamaian Aceh memasuki usia 10 tahun sejak penandatanganan MoU Helsinki, Firlandia pada 15 Agustus 2005 silam, namum hingga kini belum adanya perubahan yang signifikan di kalangan masyarakat Aceh, baik di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka wilayah Bate Iliek, Kabupaten Bireuen, Aceh, Idris Taleb kepada LiputanIndonesia, Kamis (19/2) mengatakan, Aceh membutuhkan sosok yang mampu menyatukan seluruh komponen masyarakat Aceh demi pembangunan Aceh yang bermartabat dan sejahtera.

“Kita punya Wali Nanggroe Malik Mahmud Al – Haytar, namum keberadaan Malik Mahmud dan Lembaga Wali Naggroe di Aceh belum mamampu mempersatukan masyarakat Aceh,” katanya.

Ia meminta kepada Wali Nanggroe Aceh untuk memikirkan cara demi mempersatukan kompenen masyarakat Aceh dengan tujuan mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Aceh.

“Jika masyarakat Aceh belum bersatu, mustahil Aceh maju, apalagi menuntut kejelasan turunan Undang – Undang Pemerintah Aceh dari Pemerintah Indonesia yang kini dipimpin Jokowi Dodo – Jusuf Kalla,” katanya. 

Menurut dia, hal ini penting dilakukan oleh Wali Nanggroe demi melanjutkan cita – cinta almarhum Hasan Tiro dan pejuang Aceh Merdeka yang berakhir dengan perdamian. “Jika masyarakat Aceh belum bersatu, mustahil pemerintah Aceh bisa menjalankan cita – cita perjuangan,” pungkasnya.    (H90)

Baca juga:  Statement Wakil Ketua KPK " Saut Situmorang " Lecehkan HMI
ca-pub-2508178839453084